Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT)

  Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT) yang sebelumnya bernama PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, resmi memasuki babak baru setelah seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) disetujui pemegang saham. RUPSLB yang digelar di Hotel Manhattan, Jakarta, pada 14 September 2026 menyetujui enam mata acara, termasuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), perubahan nama perseroan, perubahan pengendali, perubahan Anggaran Dasar, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan sekaligus membangun fondasi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Melalui PMTHMETD, perseroan akan melakukan penambahan modal dengan nilai mencapai Rp1,024 triliun. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Sebagian digunakan untuk mengonversi kewajiban perseroan kepada dua kreditur menjadi saham baru. Kewajiban ...

Global Lesu, BI Sebut Ekonomi Syariah Jadi Bantalan Indonesia


Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berpandangan ekonomi syariah bisa menjadi bantalan bagi perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia.

Perry mengatakan Indonesia punya peluang mendorong pertumbuhan dari ekonomi syariah karena ada banyak saluran pertumbuhan ekonomi dari sektor tersebut. Misalnya, dari sektor keuangan melalui bank, perusahaan asuransi syariah, hingga berbagai produk keuangan syariah.

Selain itu, sumber lainnya juga berasal dari ekonomi riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti industri produk halal, pondok pesantren, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga pariwisata halal.

"Ini bisa menjadi daya dukung ekonomi dan keuangan syariah yang kemudian mendukung ekonomi nasional, termasuk untuk memitigasi dampak dari perekonomian global yang sedang turun," ucap Perry di sela Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di JCC, Jakarta, pada Rabu (12/11).
Bahkan, menurutnya, potensi ekonomi dari sektor syariah sangat besar dan belum semuanya dirasakan oleh Indonesia. Pasalnya, data keterjangkauan sektor keuangan alias inklusi Indonesia baru sekitar 60 persen dari total penduduk di Tanah Air.

Sisanya, 40 persen lainnya justru belum menikmati produk dari sektor keuangan. Begitu pula dari sisi ekonomi riil, di mana masih banyak masyarakat yang belum benar-benar menggunakan produk halal dalam pemenuhan kebutuhannya.

"Di setiap tubuh muslimah, ada 32 items yang seharusnya tersertifikasi halal, ini potensi bagi UMKM dan segmen tersebut. Kami yakin pengembangan ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan inklusi, tapi juga mendorong ekonomi nasional di tengah melambatnya ekonomi di dunia," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan ekonomi syariah bisa menjadi arus baru bagi perekonomian nasional ke depan. Syaratnya, Indonesia mampu mengembangkan berbagai instrumen produk keuangan, produk halal, kurikulum ekonomi syariah, riset dan edukasi hingga kampanye pola hidup halal.

Sebagai informasi, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjebak di kisaran 5 persen. Pada kuartal III 2019 lalu, ekonomi cuma tumbuh 5,02 persen atau melambat dibanding periode yang sama tahun lalu, 5,17 persen.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini