Direktur Operasi dan Produksi Timah (TINS) Diberhentikan Sementara, Ada Apa?

  Emiten anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara Direktur Operasi dan Produksi Nur Adi Kuncoro terhitung sejak 13 Oktober 2025. Manajemen TINS tidak menjelaskan secara rinci penyebab pemberhentian Nur Adi Kuncoro dari posisi tersebut. Bila merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Nur Adi Kuncoro diberhentikan dari jabatannya untuk sementara karena terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.  "Perusahaan memberikan tugas kepada Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan Produksi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan ditetapkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat," tulis Division Head Corporate Secretary Timah Rendi Kurniawan dalam keterbukaan informasi, Rabu (15/10/2025) malam. Pihak TINS merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan unt...

Kadin Ungkap Alasan Swasta Enggan Garap Proyek Infrastruktur


Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membeberkan faktor penyebab perusahaan swasta ragu untuk menanamkan investasi di Indonesia. Khususnya, investasi pada proyek pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur KADIN Dandung Sri Harninto mengungkapkan pemain swasta enggan masuk ke sektor infrastruktur lantaran tidak menguntungkan.

Ia memberi contoh proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang yang jumlah penumpangnya tidak sesuai dengan perencanaan.

"Kalau kita ngomong swasta kan kalau menguntungkan pasti jalan, teman-teman (swasta) akan jalan (ikut proyek). Tapi, kalau misalnya enggak menguntungkan kan ragu gitu," ujar Dandung di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Kamis (14/11).
Dandung menyampaikan proyek pembangunan jalan tol ternyata realisasinya lebih rendah dibandingkan perencanaan bisnis.

Ia menyebut pembangunan tol lebih banyak digunakan untuk keperluan Golongan I atau kelompok sedan, jip, pick Up/truk Kecil, dan bus.

"Ketika masuk Golongan II, III, IV yang notabene adalah truk kemudian angkutan kontainer dan sebagainya justru rendah," tegas Dandung.

Selain itu, sambungnya, keraguan juga berasal dari kapasitas pihak swasta yang belum mencukupi. Misalnya, pada kasus impor cangkul. Menurutnya, hal itu terjadi karena harga cangkul di China lebih murah dibandingkan Indonesia.
"Nah, kalo enggak punya kapasitas bagaimana mau diajak investasi gitu," ujarnya.

Tak hanya itu, kondisi sosial politik Indonesia juga turut menjadi hambatan investasi pada sektor infrastruktur. Pasalnya, pergantian pemimpin turut mengubah peraturan.

Tak ayal, para investor asing kerap memilih Indonesia sebagai pilihan terakhir untuk berinvestasi.

"Sulitnya kita bisa menarik investasi yang banyak karena berkaitan dengan sosial politik maupun aturan yang lain," ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cermati Rekomendasi Saham Pilihan Analis untuk Senin (3/3) Usai IHSG Terjun ke 6.270

Bitcoin Menuju US$115.000, Tapi Tangan Tak Terlihat Dealer Bisa Redam Rally

Harga Emas di Pegadaian, Siang Ini Senin 12 Februari 2024, Cek Daftarnya di Sini