Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT)

  Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT) yang sebelumnya bernama PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, resmi memasuki babak baru setelah seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) disetujui pemegang saham. RUPSLB yang digelar di Hotel Manhattan, Jakarta, pada 14 September 2026 menyetujui enam mata acara, termasuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), perubahan nama perseroan, perubahan pengendali, perubahan Anggaran Dasar, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan sekaligus membangun fondasi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Melalui PMTHMETD, perseroan akan melakukan penambahan modal dengan nilai mencapai Rp1,024 triliun. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Sebagian digunakan untuk mengonversi kewajiban perseroan kepada dua kreditur menjadi saham baru. Kewajiban ...

Kadin Ungkap Alasan Swasta Enggan Garap Proyek Infrastruktur


Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membeberkan faktor penyebab perusahaan swasta ragu untuk menanamkan investasi di Indonesia. Khususnya, investasi pada proyek pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur KADIN Dandung Sri Harninto mengungkapkan pemain swasta enggan masuk ke sektor infrastruktur lantaran tidak menguntungkan.

Ia memberi contoh proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang yang jumlah penumpangnya tidak sesuai dengan perencanaan.

"Kalau kita ngomong swasta kan kalau menguntungkan pasti jalan, teman-teman (swasta) akan jalan (ikut proyek). Tapi, kalau misalnya enggak menguntungkan kan ragu gitu," ujar Dandung di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Kamis (14/11).
Dandung menyampaikan proyek pembangunan jalan tol ternyata realisasinya lebih rendah dibandingkan perencanaan bisnis.

Ia menyebut pembangunan tol lebih banyak digunakan untuk keperluan Golongan I atau kelompok sedan, jip, pick Up/truk Kecil, dan bus.

"Ketika masuk Golongan II, III, IV yang notabene adalah truk kemudian angkutan kontainer dan sebagainya justru rendah," tegas Dandung.

Selain itu, sambungnya, keraguan juga berasal dari kapasitas pihak swasta yang belum mencukupi. Misalnya, pada kasus impor cangkul. Menurutnya, hal itu terjadi karena harga cangkul di China lebih murah dibandingkan Indonesia.
"Nah, kalo enggak punya kapasitas bagaimana mau diajak investasi gitu," ujarnya.

Tak hanya itu, kondisi sosial politik Indonesia juga turut menjadi hambatan investasi pada sektor infrastruktur. Pasalnya, pergantian pemimpin turut mengubah peraturan.

Tak ayal, para investor asing kerap memilih Indonesia sebagai pilihan terakhir untuk berinvestasi.

"Sulitnya kita bisa menarik investasi yang banyak karena berkaitan dengan sosial politik maupun aturan yang lain," ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini