Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

Kadin Ungkap Alasan Swasta Enggan Garap Proyek Infrastruktur


Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membeberkan faktor penyebab perusahaan swasta ragu untuk menanamkan investasi di Indonesia. Khususnya, investasi pada proyek pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur KADIN Dandung Sri Harninto mengungkapkan pemain swasta enggan masuk ke sektor infrastruktur lantaran tidak menguntungkan.

Ia memberi contoh proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang yang jumlah penumpangnya tidak sesuai dengan perencanaan.

"Kalau kita ngomong swasta kan kalau menguntungkan pasti jalan, teman-teman (swasta) akan jalan (ikut proyek). Tapi, kalau misalnya enggak menguntungkan kan ragu gitu," ujar Dandung di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Kamis (14/11).
Dandung menyampaikan proyek pembangunan jalan tol ternyata realisasinya lebih rendah dibandingkan perencanaan bisnis.

Ia menyebut pembangunan tol lebih banyak digunakan untuk keperluan Golongan I atau kelompok sedan, jip, pick Up/truk Kecil, dan bus.

"Ketika masuk Golongan II, III, IV yang notabene adalah truk kemudian angkutan kontainer dan sebagainya justru rendah," tegas Dandung.

Selain itu, sambungnya, keraguan juga berasal dari kapasitas pihak swasta yang belum mencukupi. Misalnya, pada kasus impor cangkul. Menurutnya, hal itu terjadi karena harga cangkul di China lebih murah dibandingkan Indonesia.
"Nah, kalo enggak punya kapasitas bagaimana mau diajak investasi gitu," ujarnya.

Tak hanya itu, kondisi sosial politik Indonesia juga turut menjadi hambatan investasi pada sektor infrastruktur. Pasalnya, pergantian pemimpin turut mengubah peraturan.

Tak ayal, para investor asing kerap memilih Indonesia sebagai pilihan terakhir untuk berinvestasi.

"Sulitnya kita bisa menarik investasi yang banyak karena berkaitan dengan sosial politik maupun aturan yang lain," ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini