Jaksa penuntut umum Malaysia dilaporkan tidak akan
melanjutkan kasus dugaan pelecehan
seksual yang dituduhkan kepada Ketua Partai Keadilan Rakyat
(PKR), Anwar Ibrahim, terhadap mantan staf
pribadinya, Muhammed Yusoff Rawther. Menurut mereka perkara itu dihentikan
karena tidak cukup bukti untuk disidik.
"Kami sepakat dengan usul kepolisian untuk menutup kasus itu," kata
jaksa Engku Nor Faizah Engku Atek, seperti dilansir AFP,
Rabu (15/1).
Yusoff mengaku dilecehkan oleh Anwar pada Desember lalu. Dia
mengatakan dipaksa untuk berhubungan badan.
Yusoff lantas melapor ke polisi. Menurut hukum Malaysia, tindakan berhubungan
badan antarlelaki adalah perbuatan pidana.
Jaksa menyatakan selain kurang bukti, fakta-fakta yang disampaikan pelapor
dianggap bertolak belakang.
Anwar dijebloskan ke dalam penjara oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada
1990-an. Hubungan keduanya lantas meramaikan dunia politik Negeri Jiran selama
lebih dari satu dasawarsa.
Pada 2015, Anwar kembali dipenjara karena dituduh melakukan hubungan badan
dengan salah satu staf lelaki. Dia kemudian dibebaskan pada 2018, setelah
koalisi Pakatan Harapan menang dalam pemilihan umum mengalahkan Barisan
Nasional dan petahana Najib Razak.
Sejak itu Anwar dan Mahathir
kembali rujuk. Akan tetapi, akhir-akhir ini berbagai spekulasi muncul tentang
keretakan hubungan di antara mereka.
Penyebabnya adalah Mahathir menjanjikan tidak akan menyelesaikan masa
jabatannya, dan bakal menyerahkan kekuasaan kepada Anwar. Akan tetapi, Mahathir
tidak menyebut dengan pasti kapan hal itu akan terjadi, sedangkan sejumlah
tokoh koalisi Pakatan Harapan (PH) berkali-kali mendesaknya segera menyerahkan
jabatan kepada Anwar.
Mahathir menyatakan saat ini dia siap jika diminta mengundurkan diri oleh Dewan
PH.
"Saya pikir hal ini akan diputuskan oleh empat partai (PKR, Partai Aksi
Demokratik, Partai Amanah Negara, Partai Pribumi Bersatu Malaysia), apakah
mereka ingin saya pergi atau tidak. Sejauh yang saya ketahui, jika mereka ingin
saya mundur, saya akan mundur saat ini juga," ujar Mahathir di Kuala
Lumpur, seperti dilansir Channel NewsAsia.
Sejumlah politikus PKR mendesak Mahathir supaya mundur pada Mei mendatang, dan
tidak menunggu hingga selepas pelaksanaan konferensi Kerja Sama Ekonomi
Asia-Pasifik pada November mendatang.
"Dari sisi ekonomi, ada pendapat supaya pemerintah
memperjelas kapan akan terjadi pemindahan kekuasaan. Dan yang diharapkan adalah
lebih cepat lebih baik," kata politikus PKR sekaligus anggota parlemen
Kelana Jaya, Wong Chen.
Chen menyatakan sampai saat ini para pemodal dan bank masih diliputi rasa cemas
karena kondisi perpolitikan Malaysia masih belum stabil. Di sisi lain, kata
dia, koalisi PH juga butuh waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan
umum pada 2023 mendatang.
Komentar
Posting Komentar