Kurang Bukti, Kasus Pencabulan Anwar Ibrahim Dihentikan

Jaksa penuntut umum Malaysia dilaporkan tidak akan melanjutkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim, terhadap mantan staf pribadinya, Muhammed Yusoff Rawther. Menurut mereka perkara itu dihentikan karena tidak cukup bukti untuk disidik.

"Kami sepakat dengan usul kepolisian untuk menutup kasus itu," kata jaksa Engku Nor Faizah Engku Atek, seperti dilansir AFP, Rabu (15/1).

Yusoff mengaku dilecehkan oleh Anwar pada Desember lalu. Dia mengatakan dipaksa untuk berhubungan badan.


Yusoff lantas melapor ke polisi. Menurut hukum Malaysia, tindakan berhubungan badan antarlelaki adalah perbuatan pidana.

Jaksa menyatakan selain kurang bukti, fakta-fakta yang disampaikan pelapor dianggap bertolak belakang.

Anwar dijebloskan ke dalam penjara oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada 1990-an. Hubungan keduanya lantas meramaikan dunia politik Negeri Jiran selama lebih dari satu dasawarsa.

Pada 2015, Anwar kembali dipenjara karena dituduh melakukan hubungan badan dengan salah satu staf lelaki. Dia kemudian dibebaskan pada 2018, setelah koalisi Pakatan Harapan menang dalam pemilihan umum mengalahkan Barisan Nasional dan petahana Najib Razak.

Sejak itu Anwar dan Mahathir kembali rujuk. Akan tetapi, akhir-akhir ini berbagai spekulasi muncul tentang keretakan hubungan di antara mereka.

Penyebabnya adalah Mahathir menjanjikan tidak akan menyelesaikan masa jabatannya, dan bakal menyerahkan kekuasaan kepada Anwar. Akan tetapi, Mahathir tidak menyebut dengan pasti kapan hal itu akan terjadi, sedangkan sejumlah tokoh koalisi Pakatan Harapan (PH) berkali-kali mendesaknya segera menyerahkan jabatan kepada Anwar.

Mahathir menyatakan saat ini dia siap jika diminta mengundurkan diri oleh Dewan PH.

"Saya pikir hal ini akan diputuskan oleh empat partai (PKR, Partai Aksi Demokratik, Partai Amanah Negara, Partai Pribumi Bersatu Malaysia), apakah mereka ingin saya pergi atau tidak. Sejauh yang saya ketahui, jika mereka ingin saya mundur, saya akan mundur saat ini juga," ujar Mahathir di Kuala Lumpur, seperti dilansir Channel NewsAsia.

Sejumlah politikus PKR mendesak Mahathir supaya mundur pada Mei mendatang, dan tidak menunggu hingga selepas pelaksanaan konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik pada November mendatang.

"Dari sisi ekonomi, ada pendapat supaya pemerintah memperjelas kapan akan terjadi pemindahan kekuasaan. Dan yang diharapkan adalah lebih cepat lebih baik," kata politikus PKR sekaligus anggota parlemen Kelana Jaya, Wong Chen.

Chen menyatakan sampai saat ini para pemodal dan bank masih diliputi rasa cemas karena kondisi perpolitikan Malaysia masih belum stabil. Di sisi lain, kata dia, koalisi PH juga butuh waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum pada 2023 mendatang.