Pakar TIK meminta agar
pemerintah memanfaatkan sistem teknologi informasi (iT) berbasis big data hingga georeference sebagai langkah
mitigasi dalam menghadapi wabah Covid-19 di
Indonesia. Ketiga teknologi tersebut telah diterapkan di Korea Selatan untuk
mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19.
Pengamat TIK dari Menara Digital, Anthony Leong mengatakan Indonesia bisa
menerapkan big data maupun georeference. Manfaat big data dan georeference
sangat luas, salah satunya dengan menelusuri riwayat perjalanan pasien
terjangkit Covid-19.
Berdasarkan data tersebut pemerintah kemudian bisa mengidentifikasi orang dalam
pengawasan (ODP).
Big data dan georeference tersebut bisa
memanfaatkan aplikasi. Anthony mengatakan Indonesia sudah menerapkan kedua
teknologi tersebut dalam aplikasi PeduliLindungi dan 10 Rumah Aman.
"Teknologi aplikasi yang dibuat khusus memiliki fitur geotagging dan geolocation itu bisa bantu
identifikasi karena ketika kita unduh, aplikasi itu akan
catat riwayat lokasi kita. Aplikasi kemudian akan memberikan notifikasi ke
orang-orang yang pernah berkontak atau berada di dekat pasien corona" kata
Anthony saat dihubungi
Anthony mengatakan kedua
aplikasi tersebut harus melibatkan dan berkoordinasi banyak pemangku kebijakan
agar sistem teknologi informasi bisa menggunakan data-data dari seluruh
pemangku kebijakan yang terkait.
Hal ini dilakukan agar kecerdasan buatan (AI) bisa mengolah data yang luas
sehingga bisa mengeluarkan keputusan yang konkret dan memberi dampak secara
luas.
Anthony juga mengatakan teknologi berbasis crowdsourcing penting
diterapkan untuk mengumpulkan data dari masyarakat luas. Crowdsourcing artinya
pengumpulan data dilakukan lewat kumpulan data yang diambil dari sekelompok
besar orang yang sedang menyalakan aplikasi.
"Crowdsourcing adalah ada orang berbondong bondong mengisi
dan melaporkan ke gugus tugas. maka akhirnya pusat data terintegrasi
adalah solusi penanganan corona, jadi AI, Big Data maupun
crowdsourcing itu masuk ke pusat gugus tugas informasi itu akan jadi bank data
yang valid," tutur Anthony.
Kritik Koordinasi Pemerintah
Lemah
Dihubungi terpisah, Pakar digital dari Vaksin.com Alfons Tanujaya juga
mengatakan Indonesia telah memiliki kemampuan untuk mengelola Big Data. Akan
tetapi koordinasi dan keterlibatan banyak pemangku kebijakan kurang sehingga
terkesan berjalan sendiri-sendiri. Kurangnya koordinasi ini harus diselesaikan
sebelum melangkah lebih jauh.
"Dari sisi teknis Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola Big Data.
Usaha itu sudah terlihat dari banyaknya inisiatif dan aplikasi yang diluncurkan
seperti PeduliLindungi dan 10 Rumah Aman." ujar Alfons.
Alfons juga menyoroti minimnya optimalisasi georeference dan Big Data dalam
PeduliLindungi. Pasalnya PeduliLindungi tidak memiliki fitur yang bisa membuat
pengguna membagikan kondisi nyata di sekitar lingkungan. Riwayat perjalanan
yang disimpan di PeduliLindungi baru dapat diakses otoritas apabila pengguna
terjangkit corona.
Dari situ baru otoritas bisa
mengakses riwayat perjalanan pasien corona tersebut dan bisa memberikan
notifikasi kepada pengguna PeduliLindungi lain yang pernah berdekatan dengan
pasien corona.
"Peduli lindungi termasuk aplikasi georeference dan big data namun
implementasi dan aplikasinya masih belum optimal. PeduliLindungi hanya aktif di
latar belakang dan tidak memberikan value added yang nyata bagi
penggunanya," ujar Alfons.
Teknologi Monitoring Masker
di Indonesia
Korea Selatan punya platform dan aplikasi berteknologi big data di Korea
Selatan, di mana salah satu contohnya adalah platform sistem suplai masker bagi
kebutuhan publik. Melalui sistem tersebut pemerintah Korea Selatan dapat
mengetahui jumlah stok masker untuk apotek.
Alfons yakin Indonesia bisa menerapkan platform dan aplikasi serupa, tapi hal
ini membutuhkan data yang bisa diandalkan. Alfons mengatakan hal ini bisa
diterapkan apabila produk Internet of Things
(IoT) sudah diterapkan massal.
"Secara teori mungkin ini bisa diimplementasikan kalau IoT sudah aktif dan
produk-produk yang ingin di pantau sudah memiliki identifikasi, jadi
perjalanan produk otomatis akan termonitor dan terpantau bahkan sampai ke
pengguna akhir," kata Alfons.
Alfons menyarankan agar pemerintah harus cerdik untuk mendapatkan data-data
yang bisa diandalkan. Ia mengatakan saat ini sebenarnya Indonesia sudah
memiliki data yang tersimpan di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta.
"Data sebenarnya sudah ada dan hanya perlu ahli atau analis yang mengerti
di mana mendapatkan data ini dan bagaimana mengolahnya sehingga menjadi
berguna.," kata Alfons.
Komentar
Posting Komentar