Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

Respons Ramalan IMF, BI Pede Ekonomi RI 2,3 Persen pada 2020


Bank Indonesia (BI) masih meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 2,3 persen pada tahun ini. Pernyataan ini merespons ramalan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) yang memperkirakan ekonomi Indonesia cuma mampu melaju 0,5 persen di tengah pandemi virus corona.

Gubernur BI Perry Warjiyo menilai proyeksi dari berbagai lembaga sejatinya sah-sah saja, namun bank sentral nasional dan pemerintah sejatinya juga masih yakin bahwa tekanan ekonomi pada tahun ini masih bisa membuat Indonesia menikmati pertumbuhan di atas dua persen. Menurutnya, proyeksi dari mana pun sangat bergantung pada berapa lama estimasi pemulihan ekonomi itu sendiri.

"Termasuk dari IMF maupun (proyeksi) pemerintah dan BI, itu semua sangat tergantung pada pola V shape-nya seperti apa, apa bottomline-nya satu bulan atau dua bulan atau bagaimana. Lalu, pola
recovery-nya seperti apa dan tergantung pada penanganan Covid-19 di masing-masing negara," jelas Perry, Rabu (22/4).

Sementara estimasi pertumbuhan ekonomi 2,3 persen pada tahun ini berasal dari pertimbangan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pandemi corona.
"Di Indonesia, PSBB di daerah akan memperpendek pola V shape dan mempercepat pemulihan," katanya.

Kemudian, pemerintah dan BI pun turut memitigasi dampak lebih lanjut bagi ekonomi nasional dengan berbagai paket stimulus. Stimulus fiskal diberikan dengan anggaran penanganan pandemi dengan nilai mencapai Rp405,1 triliun dengan sasaran utama ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Sedangkan stimulus moneter dan makroprudensial melalui penurunan tingkat suku bunga acuan, pelonggaran batas pencadangan kas bank di BI, dan lainnya. Tujuannya, agar tekanan ekonomi akibat pandemi corona tidak menekan sektor keuangan terlalu dalam.

"Tidak hanya program pemulihan ekonomi, tapi ada juga reformasi struktural untuk meningkatkan investasi dan pengaruh tingginya pertumbuhan ekonomi," tuturnya.


Kendati cukup optimis untuk tahun ini, BI memperkirakan ekonomi Indonesia tahun depan kemungkinan akan berada di kisaran 5,2 persen sampai 6 persen. Proyeksi ini lebih rendah dari ramalan IMF yang mencapai 8,2 persen pada tahun depan.

"Tahun depan lebih dari 5,2 persen, bisa ke 6 persen karena pemulihan ekonomi dan base statistic yang rendah di tahun ini. Jadi akan lebih tinggi karena base effect tahun ini rendah," ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini