Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan aturan
ponsel ilegal dengan membaca International Mobile
Equipment Identity
(SARS-CoV-2) masih melanda
Indonesia.
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan aturan IMEI tetap diberlakukan sesuai
jadwal setelah melakukan koordinasi antara Kemenkominfo, Kementerian Keuangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bersama dengan operator
seluler.
"Pemberlakuan aturan IMEI tetap dilaksanakan pada tanggal 18 April pukul
00.00 WIB," kata Johnny saat dihubungi
Johnny mengingatkan aturan ini akan berlaku ke depan bukan
ke belakang, artinya aturan tak akan memblokir ponsel dari pasar gelap (black
market/ BM) yang sudah digunakan sebelum aturan IMEI berlaku.
"Bagi IMEI black market yang selama ini sudah digunakan akan tetap dapat
digunakan, namun yang baru tidak dapat digunakan dan secara otomatis akan
pendaftarannya ditolak," ujar Johnny.
Johnny menjelaskan aturan IMEI
akan menggunakan metode pemblokiran whitelist (daftar
putih) untuk memblokir ponsel ilegal.
Mekanisme whitelist akan memberikan akses
telekomunikasi hanya pada ponsel dengan IMEI terdaftar di basis data IMEI pemerintah,
SIBINA. Ponsel yang ada di luar daftar putih itu akan langsung terblokir dan
tidak bisa digunakan.
"Hal ini dilakukan untuk melindungi industri perangkat telepon di dalam
negeri, menjaga penerimaan negara dan memberikan perlindungan pada konsumen
dari bahaya perangkat yang tidak memenuhi standar keamanan," kata Johnny.
Cara kerja EIR untuk mendeteksi ponsel BM
EIR sendiri merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi nomor IMEI
perangkat ponsel. Setelah IMEI terdeteksi, ia akan mengelompokkan ponsel legal
dan ilegal berdasarkan IMEI yang terdaftar. Jika terbukti ilegal, maka ponsel
tersebut akan diblokir.
Saat ini ada dua wacana penerapan mekanisme pemblokiran ponsel yang tengah
digodok pemerintah yaitu, blacklist (daftar hitam) dan whitelist (daftar
putih).
Ketika EIR digunakan pada mekanisme blacklist, EIR hanya mengecek legalitas
ponsel-ponsel yang telah mengaktifkan kartu SIM.
Sementara dalam whitelist, kapasitas alat EIR mesti besar agar mampu memproses
seluruh data IMEI legal yang terdafyar ke basis data Sibina (Sistem Informasi
Basis Database IMEI Nasional) yang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian.
Sibina merupakan sistem yang akan menyimpan seluruh IMEI
dari vendor dan importir resmi di Indonesia. Nantinya, dari pendeteksi IMEI
Sibina akan memberikan notifikasi kepada operator seluler, apakah nomor IMEI
tersebut whitelist atau blacklist.
Data IMEI yang berada dalam Sibina sebelumnya akan dipasangkan dengan Tanda
Pendaftaran Produk (TPP) Kemenperin.
TPP ini memiliki data spesifikasi ponsel dari vendor dan importir. Sedangkan
data pelanggan seluruhnya berada di operator seluler.
Komentar
Posting Komentar