Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

Angkutan Umum Merana Efek Corona, Disebut Hilang karena PSBB


Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan nasib pengusaha transportasi umum dan awak kendaraan wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) tidak akan jauh berbeda dengan Jakarta efek wabah corona (Covid-19) yang kemudian dilanjutkan penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Ketua DPP Organda Korwil II Shafruhan Sinungan yang mengkoordinasikan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengatakan, pengusaha angkutan umum memilih mengandangkan kendaraan sebab masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Sejalan dengan itu, awak kendaraan terpaksa dirumahkan.
Organda DKI Jakarta sebelumnya sudah menjelaskan hanya 10 persen dari 85.900 kendaraan terdata yang masih bekerja selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Sedangkan Shafruhan menjelaskan 90 persen dari total sekitar 50 ribu angkutan umum di Bodebek sudah tidak beroperasi.

Anggota Organda terdiri dari berbagai sektor transportasi darat mulai angkutan barang, pariwisata, bajaj, mikrolet, taksi konvensional, bus kota, hingga bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).


Shafruhan juga memperkirakan PSBB yang diberlakukan di Bodebek sejak 15 April hingga dua pekan ke depan bakal membuat kondisi pengusaha dan awak kendaraan semakin terpuruk.

PSBB dipahami tidak melarang transportasi umum beroperasi namun ada sejumlah aturan yang mesti diterapkan, seperti pembatasan jumlah penumpang menjadi maksimal 50 persen. Misalnya angkutan kota dari semula berkapasitas 10 orang kini hanya boleh mengangkut lima orang saja.

Selain angkutan umum yang tetap beroperasi mesti mengikuti jam operasional yang ditetapkan pada masing-masing wilayah, rutin melakukan disinfeksi kendaraan, memastikan petugas dan penumpang tidak memiliki suhu tubuh tinggi, serta menjaga jarak antar penumpang minimal satu meter.

"Sama seperti Jakarta, banyak awak kendaraan tidak bekerja lagi. Sekarang ya sebelum PSBB Bodebek, penurunan pendapatan sudah 75-100 persen, 100 persen buat bus angkutan umum," kata Shafruhan melalui telepon, Kamis (16/4).

"Sekarang sebagai contoh kalau lihat di Bogor, angkot yang biasanya banyak banget sudah hilang. Mana bisa mereka operasi, sementara penumpang tidak ada," sambungnya.
Bogor merupakan kota yang dikenal dengan julukan kota seribu angkot. Julukan itu diberikan bukan hanya karena Bogor memang memiliki ribuan angkot, melainkan juga karena moda transportasi memiliki warna bodi yang sama sehingga mudah ditemukan dan dikenali masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor sudah mulai melakukan berbagai upaya mengurangi populasi angkot di Bogor, salah satunya dengan cara tidak memberikan izin perpanjangan operasi buat yang berusia di atas 20 tahun.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini