Anggota Komisi VI DPR dari
Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengatakan total gagal bayar atau tunggakan
yang mesti dibayar ke nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami
kenaikan.
Menurut Herman, total klaim asuransi yang harus dibayarkan Jiwasraya kepada
seluruh nasabah naik menjadi Rp16 triliun. Hasil ini merupakan kewajiban
pembayaran dari Jiwasraya kepada nasabah yang sudah jatuh tempo.
Angka tersebut berdasarkan rapat Panja Jiwasraya Komisi VI dengan Menteri BUMN
di Kompleks DPR beberapa waktu lalu.
"Kemarin di Rapat Panja
saya tanya, berapa jebolnya? Sekarang [jumlah pembayaran yang jatuh tempo] udah
16 triliun," kata Herman saat menghadiri diskusi di Upnormal Wahid Hasyim,
Jakarta, Minggu (2/2).
Sebelumnya, akumulasi kewajiban pencairan klaim polis yang gagal dibayar
perusahaan Jiwasraya sampai periode Oktober-Desember 2019 mencapai Rp12,4 triliun.
Herman menyatakan kewajiban Jiwasraya untuk memenuhi klaim nasabah yang belum
dibayarkan itu tiap harinya akan terus bertambah.
Menanggapi kondisi ini, pemerintah dinilai harus punya solusi dalam
menangani kasus Jiwasraya.
"Ada kenaikan. Pasti. Tiap saat ada kenaikan. Yang harus dipikirkan
bagaimana supaya perusahaan bisa beroperasi," kata dia.
"Kalau situasi seperti ini, kita anggap ini adalah kasus yg besar. Dan
mari kia selesaikan secara baik. Counter segala spekulasi informasi di publik
yang sifatnya politis, harus di counter," kata dia.
Herman menegaskan bahwa Fraksi Demokrat berkeinginan untuk membentuk Pansus hak
angket Jiwasraya ketimbang melalui pembentukan Panja.
Herman meyakini masalah tersebut tak akan selesai secara komprehensif bila
diselesaikan melalui Panja. Diketahui, DPR saat ini sudah membentuk tiga panja
yang tersebar di Komisi VI, Komisi III dan Komisi XI untuk menyelesaikan
persoalan kasus Jiwasraya.
"Panja itu kan parsial. Urusan korporasinya BUMN itu dibawah komisi VI ya komisi
VI. Lalu persoalan penanganan hukum di Komisi III. Jadi rekomendasinya
berdasarkan komisi masing-masing. Jadi menurut kami lebih komprehensif dan
tuntas kalau kita membentuk pansus hak angket," tutup dia.
Komentar
Posting Komentar