Bappenas Sebut DPR Dilantik di Ibu Kota Baru Pada 2024

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pemindahan pusat pemerintahan dan kantor DPR RI ke ibu kota baru bisa mulai dilakukan pada 2023 mendatang. Ia juga memastikan dengan proses tersebut, pada 2024 anggota DPR baru bisa dilantik di ibu kota negara yang baru.

"Pada 2023, seluruh Senayan itu, mungkin dipindahkan ke sana. Pelantikan DPR yang akan datang 2024 di ibu kota negara," kata Suharso saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

Dengan pemindahan tersebut,  Suharso juga menyebut Ibu Kota  nantinya akan berstatus sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Kendati demikian, ia mengatakan Jakarta tetap akan memegang status daerah khusus.

"Ke depan mungkin Jakarta tetap (daerah khusus). Cuma bukan DKI, mungkin Daerah Khusus Industri atau daerah khusus apa gitu, Daerah Khusus Jakarta mungkin? Kemudian Yogyakarta sebagai DIY, kemudian Aceh, dan terakhir Ibu Kota Negara baru yang memiliki status daerah khusus," ungkapnya.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.  Suharso menjelaskan pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Hal itu dilakukan  karena pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan secara bertahap.

Pada tahun ini, Suharso menjelaskan proses pemindahan ibu kota dilakukan dengan merancang master plan pembangunan, dan perumusan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara.

"Pada 2020 mulai masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan, kemudian pembahasan Rancangan UU (RUU) Ibu Kota Negara. RUU ini sudah kami susun, dan sekarang sedang dalam proses sirkulasi di kementerian," ungkapnya.

Untuk groundbreaking  atau pencanangan ibu kota negara yang baru ditargetkan akan dilakukan pada 2021. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan membangun bangunan fungsi pendukung hunian, rumah sarana, dan infrastruktur kesehatan.

"(Pembangunan) jaringan telekomunikasi pada 2023, penyiapan lahan, diplomatic compound, upgrading bandara dan pelabuhan termasuk tahun 2023," jelasnya.