Harga Saham BBCA Terus Turun, Analis Ungkap Waktu Tepat Beli atau Tunggu di 2026

  Penurunan harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) masih berlanjut hingga Selasa (27/1/2026). Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan investor, apakah saham BBCA sudah layak dibeli atau sebaiknya masih menunggu. Pada penutupan perdagangan Selasa, saham BBCA turun 1,96% ke level Rp7.500 per saham. Tekanan juga datang dari aksi jual investor asing dengan net foreign sell mencapai Rp1,79 triliun. Dalam lima hari terakhir, saham BBCA terkoreksi 5,36%, dan melemah 6,54% dalam sebulan. Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai pelemahan BBCA lebih dipicu oleh tekanan jual asing dan rotasi dana, bukan karena memburuknya fundamental perusahaan. “Tekanan BBCA saat ini lebih karena faktor aliran dana. Fundamentalnya masih solid,” ujar Ekky kepada Kontan . Ia menyebut pergerakan BBCA ke depan sangat bergantung pada meredanya aksi jual asing. Jika tekanan berkurang dan tidak ada kejutan negatif dari paparan kinerja, saham BBCA berpotensi bergerak konsol...

Kemendag Sebut RI Tetap Dapat Keringanan Bea Masuk dari AS


Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakinkan Indonesia tetap mendapatkan fasilitas pengurangan insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preferences (GSP) dari AS meski negara tersebut sudah mencoret RI dari daftar negara berkembang.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan sudah berkomunikasi dengan pihak AS mengenai GSP. Keputusan Negeri Paman Sam mengenai status Indonesia dipastikan tak mengubah fasilitas perdagangan yang sebelumnya telah mereka berikan kepada Indonesia.

"Saya pikir ini bagus, status negara berkembang berubah menjadi negara maju. Ini tidak mempengaruhi GSP," ungkap Jerry, Senin (24/2).
Menurutnya, pemerintah Indonesia dan AS sudah menyepakati beberapa poin terkait aturan perdagangan. Namun, Jerry tak menjelaskan lebih detail poin-poin apa yang dimaksud.
"Ya pokoknya GSP Indonesia positif, bagus. Intinya secara prinsip tidak mempengaruhi fasilitas GSP," terang dia.

Meski tetap memberikan GSP, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan AS meminta  Indonesia untuk mengubah beberapa aturan terkait ekspor dan impor. Pasalnya, aturan di Indonesia dinilai terlalu menyulitkan pihak AS.

"Ada beberapa hal, misalnya penerjemah harus disumpah. Lalu ada juga sistem keamanan pangan," kata Syahrul.

Ia mengklaim beberapa aturan terkait ekspor dan impor dengan AS sudah disesuaikan pemerintah. Salah satunya, soal sistem keamanan pangan.

"Jadi berbagai perubahan itu diharapkan bisa membuat (hubungan AS dengan Indonesia) lebih lancar," imbuh Syahrul.



Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan keputusan AS yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang akan berdampak pada pemberian fasilitas GSP.

GSP sendiri bisa diartikan sebagai fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.

"Dalam konteks ini, saya rasa pertimbangannya lebih ke politis daripada teknis, yaitu ingin mengeluarkan Indonesia dari fasilitas yang biasa diterima oleh negara berkembang. Indonesia sekarang menerima fasilitas GSP. Pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status Indonesia," kata Fithra.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bitcoin Menuju US$115.000, Tapi Tangan Tak Terlihat Dealer Bisa Redam Rally

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Rupiah Dibuka Melemah Tipis ke Rp 16.391 Per Dolar AS pada Hari Ini 6 Agustus 2025