Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemungkinan besar
tidak mau menuruti permintaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang ingin
penerapan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL)
diundur hingga 2023 atau 2025. Kemenhub memutuskan relaksasi hanya mundur
setahun, yakni diterapkan pada 2022.
Zero ODOL atau pembasmian truk-truk obesitas dan kelebihan muatan telah
ditargetkan Kemenhub berlaku pada 2021. Persiapan proyek ini sudah dimulai pada
2019 melalui melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading)
atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).
Pada bulan lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
diketahui meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui surat
agar Zero ODOL ditunda sampai 2023 atau 2025. Agus beralasan proyek ini bisa
menurunkan daya saing industri sebab pelaku usaha mesti menambah investasi
untuk menambah jumlah angkutan.
Bukan cuma itu, Agus juga menyebut ada potensi kemacetan, meningkatkan konsumsi
bahan bakar, meningkatkan emisi, menambah kecelakaan, dan meninggikan biaya
logistik.
Budi Karya pada pekan lalu menyatakan sudah bicara informal dengan Agus,
dia menyebut memberikan toleransi dari segi waktu.
"Saya informal sudah bicara dengan Menperin, kami mungkin akan mentolerir
dari segi waktu. Dia (Menperin) mintanya 2024, tapi kami mungkin akan kasih
sampai 2022," kata Budi di Kantor Kementerian Kordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (16/1).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (12/2),
finalisasi soal hal ini bakal diselesaikan pada pekan ini melalu rapat lintas
kementerian.
"Ya minggu ini mau finalisasi. Saya mau rapat dan pak menteri kemarin
memerintahkan saya minggu ini mengundang PUPR [Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat], menperin, dan ada menteri perhubungan, sekaligus
korlantas," kata Budi Setiyadi yang menyebut rapat bisa digelar Kamis atau
Jumat.
Budi Setiyadi menyatakan bakal membawa pernyataan Zero ODOL berlaku 2022 pada
rapat. Dia juga bilang rapat ini antarkementerian, tidak mengundang pihak lain
termasuk pebisnis.
"Ini internal kementerian. Jadi kalau udah baru kami sampaikan ke
mereka," kata dia.
Menurut Budi Setiyadi keputusan rapat bakal dikukuhkan melalui surat keputusan.
Komentar
Posting Komentar