Harga Saham BBCA Terus Turun, Analis Ungkap Waktu Tepat Beli atau Tunggu di 2026

  Penurunan harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) masih berlanjut hingga Selasa (27/1/2026). Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan investor, apakah saham BBCA sudah layak dibeli atau sebaiknya masih menunggu. Pada penutupan perdagangan Selasa, saham BBCA turun 1,96% ke level Rp7.500 per saham. Tekanan juga datang dari aksi jual investor asing dengan net foreign sell mencapai Rp1,79 triliun. Dalam lima hari terakhir, saham BBCA terkoreksi 5,36%, dan melemah 6,54% dalam sebulan. Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai pelemahan BBCA lebih dipicu oleh tekanan jual asing dan rotasi dana, bukan karena memburuknya fundamental perusahaan. “Tekanan BBCA saat ini lebih karena faktor aliran dana. Fundamentalnya masih solid,” ujar Ekky kepada Kontan . Ia menyebut pergerakan BBCA ke depan sangat bergantung pada meredanya aksi jual asing. Jika tekanan berkurang dan tidak ada kejutan negatif dari paparan kinerja, saham BBCA berpotensi bergerak konsol...

Kemenhub Tolak Permintaan Kemenperin, Basmi ODOL Mulai 2022


Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemungkinan besar tidak mau menuruti permintaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang ingin penerapan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) diundur hingga 2023 atau 2025. Kemenhub memutuskan relaksasi hanya mundur setahun, yakni diterapkan pada 2022.

Zero ODOL atau pembasmian truk-truk obesitas dan kelebihan muatan telah ditargetkan Kemenhub berlaku pada 2021. Persiapan proyek ini sudah dimulai pada 2019 melalui melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).
Pada bulan lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang diketahui meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui surat agar Zero ODOL ditunda sampai 2023 atau 2025. Agus beralasan proyek ini bisa menurunkan daya saing industri sebab pelaku usaha mesti menambah investasi untuk menambah jumlah angkutan.


Bukan cuma itu, Agus juga menyebut ada potensi kemacetan, meningkatkan konsumsi bahan bakar, meningkatkan emisi, menambah kecelakaan, dan meninggikan biaya logistik.

Budi Karya pada pekan lalu menyatakan sudah bicara informal dengan Agus, dia menyebut memberikan toleransi dari segi waktu.

"Saya informal sudah bicara dengan Menperin, kami mungkin akan mentolerir dari segi waktu. Dia (Menperin) mintanya 2024, tapi kami mungkin akan kasih sampai 2022," kata Budi di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (16/1).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (12/2), finalisasi soal hal ini bakal diselesaikan pada pekan ini melalu rapat lintas kementerian.

"Ya minggu ini mau finalisasi. Saya mau rapat dan pak menteri kemarin memerintahkan saya minggu ini mengundang PUPR [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], menperin, dan ada menteri perhubungan, sekaligus korlantas," kata Budi Setiyadi yang menyebut rapat bisa digelar Kamis atau Jumat.



Budi Setiyadi menyatakan bakal membawa pernyataan Zero ODOL berlaku 2022 pada rapat. Dia juga bilang rapat ini antarkementerian, tidak mengundang pihak lain termasuk pebisnis.

"Ini internal kementerian. Jadi kalau udah baru kami sampaikan ke mereka," kata dia.

Menurut Budi Setiyadi keputusan rapat bakal dikukuhkan melalui surat keputusan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bitcoin Menuju US$115.000, Tapi Tangan Tak Terlihat Dealer Bisa Redam Rally

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Rupiah Dibuka Melemah Tipis ke Rp 16.391 Per Dolar AS pada Hari Ini 6 Agustus 2025