Komite Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD) menyebut pertumbuhan ekonomi
di wilayah Timur Indonesia masih belum memiliki dasar yang kuat. Pasalnya,
pertumbuhan ekonomi mereka baru tertopang oleh konsumsi atau belanja pemerintah
daerah (Pemda) ketimbang investasi
maupun pembangunan infrastruktur.
"Banyak dari APBD. Jadi, memang ekonominya seperti gelembung sabun,"
kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng di Gedung DPR, Jakarta, Rabu
(19/2).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan perekonomian wilayah
Timur seperti Maluku, Papua mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
signifikan dari hanya sebesar 4,89 persen di 2017 menjadi 6,99 persen di tahun
berikutnya.
Kendati demikian, Endi menyebut pertumbuhan tersebut tak berdampak signifikan
terhadap perekonomian Indonesia ataupun masyarakat. Hal tersebut tercermin dari
kontribusi sebesar 2 persen yang yang diberikan wilayah Indonesia timur
terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia secara keseluruhan pada 2018.
Menurutnya, kontribusi tersebut
terbilang rendah. Menurut analisisnya, hal tersebut terjadi akibat kegagalan
pemda dalam membangun infrastruktur dan investasi.
"Memang tampak tumbuh, tapi itu fondasi enggak kuat, karena lebih banyak
kontribusi perdagangan, konsumsi. Apalagi konsumsi itu dari belanja pemerintah,
bukan dari sumber yang sifatnya produktif dari investasi dan sebagainya,"
jelasnya.
Akibat kegagalan tersebut, ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
daerah Timur masih berada di tingkat terendah dari tahun ke tahun ketimbang
Jawa-Bali. Padahal, lanjut lanjutnya, pemerintah daerah selalu meminta
peningkatan alokasi dana pembangunan daerah ataupun Dana Desa dari waktu ke
waktu.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuktikan kinerja terlebih dahulu sebelum
meminta kenaikan tersebut. Pembuktian kinerja harus dilakukan dengan
meningkatkan taraf hidup masyarakat daerahnya.
"Uang diminta makin tahun
makin banyak, Yang ada itu dibuktikan dulu. Coba sekarang lihat, 30 persen dana
transfer itu ke daerah, tapi dampak perbaikan kesejahteraan dan layanan publik
di daerah masih tidak merata," paparnya.
Ia menyatakan penyebab utama masalah tersebut adalah manajemen fiskal daerah
yang belum optimal. Ia menyebut banyak anggaran yang diserap hanya untuk
kebutuhan birokrasi ketimbang pembangunan infrastruktur dan investasi bagi
masyarakat.
"Lebih banyak untuk ongkos, belanja birokrasi 60 persen, kemudian mandatory spending juga besar
patokannya. Lantas, kemudian masyarakatnya gimana?," ungkapnya.
Lebih lanjut, Robert merekomendasikan pemerintah untuk mempertegas dan
memperketat pengawasan penyerapan dana di daerah, terutama wilayah Timur.
Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan alokasi penambahan
dana daerah berdasarkan variabel, dan juga kinerja pemerintah daerah yang telah
dilakukan secara real, bukan hanya berdasarkan pelaporan.
"Harus benar ditegakkan disiplin transfer berbasis kinerja. Enggak bisa
kemudian dengan kinerja biasa saja, yang kemudian membuat pemda merasa tidak
akuntabel tetapi terus menerus meminta dana yang meningkat," pungkasnya.
Sebelumnya, diketahui provinsi dengan poin IPM terendah masih didominasi
wilayah Timur Indonesia pada Januari 2020, yaitu Papua sebesar 60,84, Diikuti
Provinsi Papua Barat 64,70, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 65,23, Provinsi
Sulawesi Barat 65,73, dan Provinsi Kalimantan Barat 67,65.
Komentar
Posting Komentar