Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT)

  Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT) yang sebelumnya bernama PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, resmi memasuki babak baru setelah seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) disetujui pemegang saham. RUPSLB yang digelar di Hotel Manhattan, Jakarta, pada 14 September 2026 menyetujui enam mata acara, termasuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), perubahan nama perseroan, perubahan pengendali, perubahan Anggaran Dasar, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan sekaligus membangun fondasi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Melalui PMTHMETD, perseroan akan melakukan penambahan modal dengan nilai mencapai Rp1,024 triliun. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Sebagian digunakan untuk mengonversi kewajiban perseroan kepada dua kreditur menjadi saham baru. Kewajiban ...

Kominfo Urung Bikin Data Center Pemerintah Sebelum UU PDP Sah


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tiak akan membangun data center milik pemerintah, sebelum aturan soal perlindungan data pribadi (UU PDP) sah.

Saat ini, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sendiri telah masuk ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional Prolegnas (2020).

Johnny pun menjanjikan paling lambat akan menyerahkan draf RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat bulan Desember ini.
"Data center, yang pertama kita harus menyelesaikan dulu undang-undang perlindungan data pribadi yang disebut dengan GDPR Indonesia. Bangsa-bangsa lain sudah punya, kita belum," kata Menkominfo Johnny G. Plate kepada awak media usai konferensi pers terkait isu TVRI di kantor Kemenkominfo, Jumat (6/12).


Untuk saat ini, payung yang hukum yang digunakan dalam melindungi data-data pribadi milik masyarakat, masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Lebih lanjut kata Johnny, saat ini data-data yang berada di bawah kendali pemerintah mencapai 9.000 sampai 10.000 data yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah.



Ke depannya Kemenkominfo berencana untuk mengintegrasikan data tersebut di 4 daerah di Indonesia seperti Batam, Bekasi, Manado, dan di ibu kota baru. Johnny mengatakan pihaknya tengah menyiapkan lahan untuk membangun infrastruktur data center di empat daerah tersebut.

"Saat ini sudah berlangsung dengan baik untuk menyiapkan lahannya, lahannya tidak terlalu besar. Kedua kami menghimbau kepada mitra kerja seperti Facebook, Google semua platform maupun aplikasi yang nanti mempunyai data-data untuk menetapkan data centernya di Indonesia," terangnya.

Menyoal pembangunan data center khususnya yang bakal dilakukan oleh platform digital dari luar Indonesia seperti Google, perusahaan mesin pencari populer ini  bakal membangun data center pertama mereka di Indonesia awal 2020. Indonesia dipilih sebagai wilayah ke-21 untuk investasi data center ini yang akan menjadi komputasi awan guna melayani wilayah di regional Asia Tenggara.
Nantinya cloud di Indonesia akan mengkonfigurasi tiga zona ketersediaan dengan servis yang akan diberikan seperti sistem komputasi, penyimpanan, data base service dan networking services termasuk interkoneksi cloud.

Pusat data di Jakarta ini nanti akan menyediakan sistem baru milik Google Cloud yakni BigQuery. Sistem ini akan memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan pola karakter konsumen secara personal menggunakan big data yang sudah dimiliki menggunakan sistem yang sudah disediakan.

Rencana ini diumumkan dalam konferensi Google Cloud Next di San Francisco, pada 10 April lalu. Lokasinya ditetapkan di Jakarta guna mendukung ekspansi bisnis Google secara global, khususnya di Asia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini