Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

Asosiasi Operator Keluhkan Ponsel 5G Belum Banyak Beredar


Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut konektivitas 5G belum bisa dinikmati pengguna di Indonesia karena perangkat ponsel yang didukung 5G belum banyak dibuat oleh para vendor ponsel.

Menurut Dewan Anggota ATSI Arief Mustain, nantinya 5G mesti didukung frekuensi 26 GHz sampai 28 GHz. Artinya, ponsel yang beredar saat ini belum mampu menangkap sinyal hingga 28 GHz.

"Sebenarnya bisa, tetapi masalahnya satu yaitu perangkat ponsel belum siap karena baru ada beberapa vendor ponsel yang meluncurkan ponsel khusus 5G. Ponsel 5G itu nantinya harus bisa menangkap sinyal sampai 28 GHz," ucapnya kepada awak media di acara Telco Outlook 2020 di Hotel Aston, Jakarta, Senin (2/12).


Lebih lanjut, kata Arief, salah satu masalah implementasi 5G di Indonesia ialah berbagi spektrum antar operator seluler. Sebab, konektivitas 5G membutuhkan spektrum yang lebar sampai 800 MHz.
Kebijakan berbagi spektrum dilakukan untuk menekan biaya lelang frekuensi 5G yang terbilang mahal.

"Menurut saya banyak yang harus menjadi perhatian, salah satunya berbagi spektrum karena 5G membutuhkan spektrum yang lebar sampai 800 MHz. Di beberapa negara sudah menerapkan kebijakan itu, seperti yang kita ketahui bahwa harga per mega-nya tentu mahal," terang Arief.

"Namun, di Indonesia tiap operator punya masing-masing spektrum, yang mana kualitas layanannya tidak bisa bagus," pungkasnya.

Terkait implementasi 5G di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail sempat mengatakan 5G di Indonesia tidak harus terburu-buru.
Sebab, mempersiapkan infrastruktur 5G mesti didukung dengan pemerataan jaringan 4G terlebih dahulu.

"Operator menyiapkan pemerataan 4G sekarang dengan speed track-nya, ini jadi landasan nanti saat mengimplementasikan 5G karena core network penggunaan 4G akan dimanfaatkan untuk kebutuhan 5G. Jadi, masuk tepat waktu, tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu terlambat," kata Ismail di kantor Kemenkominfo, 28 Oktober lalu.

Di sisi lain, Kemenkominfo tengah menyiapkan uji coba teknis pada beberapa frekuensi seperti 26 GHz dan 3,5 GHz untuk jaringan 5G.

Sedangkan untuk frekuensi 26 GHz, ada satu satelit yang saat ini masih mengisi slot tersebut.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini