Direktur Operasi dan Produksi Timah (TINS) Diberhentikan Sementara, Ada Apa?

  Emiten anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara Direktur Operasi dan Produksi Nur Adi Kuncoro terhitung sejak 13 Oktober 2025. Manajemen TINS tidak menjelaskan secara rinci penyebab pemberhentian Nur Adi Kuncoro dari posisi tersebut. Bila merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Nur Adi Kuncoro diberhentikan dari jabatannya untuk sementara karena terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.  "Perusahaan memberikan tugas kepada Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan Produksi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan ditetapkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat," tulis Division Head Corporate Secretary Timah Rendi Kurniawan dalam keterbukaan informasi, Rabu (15/10/2025) malam. Pihak TINS merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan unt...

Asosiasi Operator Keluhkan Ponsel 5G Belum Banyak Beredar


Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut konektivitas 5G belum bisa dinikmati pengguna di Indonesia karena perangkat ponsel yang didukung 5G belum banyak dibuat oleh para vendor ponsel.

Menurut Dewan Anggota ATSI Arief Mustain, nantinya 5G mesti didukung frekuensi 26 GHz sampai 28 GHz. Artinya, ponsel yang beredar saat ini belum mampu menangkap sinyal hingga 28 GHz.

"Sebenarnya bisa, tetapi masalahnya satu yaitu perangkat ponsel belum siap karena baru ada beberapa vendor ponsel yang meluncurkan ponsel khusus 5G. Ponsel 5G itu nantinya harus bisa menangkap sinyal sampai 28 GHz," ucapnya kepada awak media di acara Telco Outlook 2020 di Hotel Aston, Jakarta, Senin (2/12).


Lebih lanjut, kata Arief, salah satu masalah implementasi 5G di Indonesia ialah berbagi spektrum antar operator seluler. Sebab, konektivitas 5G membutuhkan spektrum yang lebar sampai 800 MHz.
Kebijakan berbagi spektrum dilakukan untuk menekan biaya lelang frekuensi 5G yang terbilang mahal.

"Menurut saya banyak yang harus menjadi perhatian, salah satunya berbagi spektrum karena 5G membutuhkan spektrum yang lebar sampai 800 MHz. Di beberapa negara sudah menerapkan kebijakan itu, seperti yang kita ketahui bahwa harga per mega-nya tentu mahal," terang Arief.

"Namun, di Indonesia tiap operator punya masing-masing spektrum, yang mana kualitas layanannya tidak bisa bagus," pungkasnya.

Terkait implementasi 5G di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail sempat mengatakan 5G di Indonesia tidak harus terburu-buru.
Sebab, mempersiapkan infrastruktur 5G mesti didukung dengan pemerataan jaringan 4G terlebih dahulu.

"Operator menyiapkan pemerataan 4G sekarang dengan speed track-nya, ini jadi landasan nanti saat mengimplementasikan 5G karena core network penggunaan 4G akan dimanfaatkan untuk kebutuhan 5G. Jadi, masuk tepat waktu, tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu terlambat," kata Ismail di kantor Kemenkominfo, 28 Oktober lalu.

Di sisi lain, Kemenkominfo tengah menyiapkan uji coba teknis pada beberapa frekuensi seperti 26 GHz dan 3,5 GHz untuk jaringan 5G.

Sedangkan untuk frekuensi 26 GHz, ada satu satelit yang saat ini masih mengisi slot tersebut.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cermati Rekomendasi Saham Pilihan Analis untuk Senin (3/3) Usai IHSG Terjun ke 6.270

Bitcoin Menuju US$115.000, Tapi Tangan Tak Terlihat Dealer Bisa Redam Rally

Harga Emas di Pegadaian, Siang Ini Senin 12 Februari 2024, Cek Daftarnya di Sini