Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

Tips Hindari Pembelian Ponsel BM Usai Aturan IMEI Berlaku


Aturan validasi nomer identitas khusus atau International Mobile Equipment Identity (IMEI) telah diterapkan sejak 18 April 2020 lalu. Namun faktanya, masih banyak ponsel BM alias black market yang bisa diaktifkan.
Tiga Kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perindustrian telah meneken aturan tersebut pada Oktober 2019.
Direktur Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Simon Manurung membagikan empat tips untuk konsumen agar bisa menghindari pembelian ponsel BM di toko offline.
1. Pastikan Nomor IMEI pada kemasan sesuai dengan jumlah slot kartu SIM di ponsel
Ojak menyarankan agar pembeli memastikan nomor IMEI pada kemasan sesuai dengan jumlah slot kartu SIM yang ada di ponsel.
Diberitakan sebelumnya,  nomor ini dikeluarkan untuk tiap slot SIM, maka pada perangkat dengan slot kartu SIM ganda akan memiliki dua nomor IMEI.
2. Lakukan pengecekan di situs IMEI Kemenperin
Setiap ponsel legal memiliki IMEI yang telah terdaftar di basis data Kemenperin. Pengguna bisa melakukan pengecekan di situs Cek IMEI (https://imei.kemenperin.go.id/).
"Lakukan pengecekan IMEI yang di kemasan bisa dilakukan di situs," kata Ojak dalam konferensi virtual, Rabu (24/6).
3. Minta penjual menguji masing-masing slot kartu SIM
Lebih lanjut Ojak menyarankan agar penjual langsung menguji masing-masing slot kartu SIM di ponsel. Apabila mendapat sinyal seluler, maka ponsel tersebut dipastikan merupakan ponsel legal.
"Mintakan penjual untuk menguji dan mencoba masing masing slot kartu SIM di telepon seluler dan lihat ada sinyal atau tidak pada layanan  jaringan seluler," tutur Ojak.
4. Minta jaminan penjual menjamin IMEI
Bagi pengguna yang melakukan pembelian secara online di e-commerce, Ojak menyarankan agar pengguna meminta penjual untuk menjamin legalitas produk.
"Pastikan penjual menjamin IMEI produk sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga produk dapat digunakan," ujar Ojak.
Apabila pengguna terlanjur membeli ponsel BM dan tidak bisa mengaktifkan jaringan seluler, pengguna bisa mengajukan komplain ke e-commerce.
Pengguna bisa mengajukan komplain sebelum menyelesaikan pesanan ketika barang sudah sampai. Hal ini akan membuat dana tidak tersalur ke penjual.

Komentar