Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrai (PDTT) mengatakan sebanyak 2.469.025 Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa per Kamis (21/5).
Jumlah itu baru mewakili 30 persen dari target 12 juta KPM.
Menteri Desa PDDT Abdul Halim Iskandar menyatakan terjadi kenaikan sebesar
815.345 KPM dibandingkan kemarin.
"Nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai
Rp1.48 triliun, naik Rp489,2 miliar daripada hari sebelumnya," ujarnya
dalam keterangan resmi yang diterima
Ia melanjutkan bantuan tersebut
telah disalurkan kepada 23.963 desa, setara 43 persen dari desa yang sudah
mendapat dana desa.
Gus Menteri, panggilan akrabnya, menuturkan sebanyak 55.260
desa sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa. Artinya, desa-desa
tersebut siap menyalurkan BLT kepada para warga.
Sementara itu, sebanyak 5.437 desa masih dalam proses pencairan dana ke kas
desa di Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) setempat. "Ini juga segera tersalur ke rekening kas desa,"
ujarnya.
Seperti diketahui terdapat empat tahapan penyaluran BLT Dana Desa. Pertama,
pendataan keluarga miskin.
Kedua, musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT Dana Desa.
Ketiga, pengesahan bupati terhadap daftar usulan KPM desa tersebut. Keempat,
penyaluran BLT Dana Desa.
Data Kemendes PDDT menyebut
desa yang sudah melakukan pendataan keluarga miskin mencapai 62.063 desa per
hari ini. Jumlahnya, naik 3.690 desa dari sebelumnya.
Sementara itu, desa yang sudah melaksanakan musyawarah desa khusus mencapai
54.451 desa, naik 5.332 desa dari sebelumnya. Sebanyak 23.963 desa sudah
menyalurkan BLT Dana Desa.
"Pengesahan bupati dan wali kota saat ini sudah bisa ditangguhkan setelah
penyaluran BLT Dana Desa tahap pertama," kata dia.
Jika ditengok per daerah, maka provinsi yang menyalurkan BLT Dana Desa
tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung, disusul Kepulauan Riau, Bali, DI
Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara.
Sebaliknya, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT Dana
Desa secara berturut-turut yakni Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,
Papua, dan Maluku Utara.
Guna mempercepat penyaluran BLT Dana Desa, ia telah mengirim surat resmi kepada
bupati dan walikota pada pekan lalu. Surat tersebut dilayangkan kepada semua
gubernur, utamanya pemerintah daerah dengan persentase penyaluran BLT Dana Desa
terendah.
Ia juga telah mengirim surat resmi pula kepada Menteri Dalam
Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI untuk mendapatkan dukungan agar bupati atau
walikota, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di level desa memberikan
kemudahan dan memfasilitasi percepatan penyaluran BLT Dana Desa.
"Apalagi, sejak awal Babinkamtibmas dan Babinsa telah masuk struktur
Relawan Desa Lawan Covid-19," ujarnya.
Komentar
Posting Komentar