PDIP Gelar FGD Jelang HUT, Bahas Jaga Kepercayaan Rakyat Hingga Gen Z

 Jelang perayaan HUT ke-50, PDIP mendengar masukan terkait tantangan yang akan dihadapi.

Mulai dari bagaimana menjaga kepercayaan rakyat, memastikan ideologi terwujud dalam tindakan, menjaga Indonesia dari gempuran kepentingan luar, hingga bisa menggaet suara anak muda Indonesia tetap mendukung parpol nasionalis itu.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) sesi II yang digelar DPP PDIP dengan sejumlah pemuka pendapat (Opinion Leader) di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).

Opinion leader yang hadir adalah Burhanuddin Muhtadi, M.Qodari, Hendri Satrio, Iwel Sastra, Sirojuddin Abbas, Trias Kuncahyono, Claudius Boekan, Ari Nurcahyo, dan Aiman Witjaksono.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memimpin jajaran partai di dalam pertemuan itu. Hadir Wasekjen Sadarestuwati, dan sejumlah Ketua DPP PDIP seperti Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Mindo Sianipar, I Made Urip, Rokhmin Dahuri, dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen. Wakil Ketua Balitpus PDIP Sonny Keraf. Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus, Sekjen dan Ketua DPP TMP Restu Hapsari dan Hanjaya Setiawan menjadi peserta juga, bersama Andreas Hugo Pareira sebagai moderator.

“Kami mencoba melakukan banyak dialog untuk menggunakan teori dalam menilai kondisi obyektif dan kemudian mengaitkan dengan cita-cita pendiri bangsa demi mewujudkan cita-cita Indonesia Raya,” kata Hasto.

Sementara, dalam FGD, Trias Kuncahyono menyatakan hal terutama yang harus dipastikan seluruh jajaran PDIP adalah kepercayaan rakyat.

Dan trust rakyat itu takkan jatuh dari langit, namun merupakan upaya yang profesional dari partai mewujudkan cita-cita pendirian partai politik yakni adalah kesejahteraan bersama.

Selain itu, PDIP harus memastikan ideologi menjadi pegangan seluruh anggota partai, dan direalisasikan dalam pilihan kebijakan serta tindakan sehari-hari.

“Jadi kader harus paham ideologi partai dan benar-benar menghidupinya. Kerap Wong Cilik hanya dijadikan tujuan rebutan kekuasaan. Ini tak boleh dilakukan PDIP. Ingat, Wong Cilik belum tentu miskin. Namun bisa jadi mereka adalah yang tak bisa menyuarakan pendapat, yang terpinggirkan. Ini yang harus disuarakan,” urai Trias.

Jadi Parpol Modern

M.Qodari mengatakan berdasarkan kemampuan PDIP sebagai sebuah parpol modern yang dikelola profesional, hampir pasti partai itu menang kembali di pemilu 2024.

Namun, baginya, tantangan PDIP saat ini adalah bagaimana bisa menang dengan raihan suara 30-40 persen. Salah satu kuncinya adalah membangun sebuah perasaan di hati rakyat, bahwa bila PDIP tak semakin kuat, maka eksisten dirinya serta NKRI akan terancam.

“PDIP jangan puas dengan angka 20 persen. Harus sasar 30-40 persen. Sebab kita memang menghadapi tantangan ideologi. Untuk menjaga republik, Indonesia tetap seperti pada hari ini, maka PDIP harus memastikan punya kekuatan jauh lebih besar menjaga keutuhan bangsa dan negara,” kata Qodari.

Sirojuddin Abbas juga menilai PDIP tak boleh menempatkan diri dalam konteks politik nasional saja, namun harus secara global. Karena banyak kepentingan bertarung dalam konteks global di Indonesia.

“Ini perlu dicermati agar PDIP dan Indonesia bisa melakukan positioning baik, agar kita tak mismatch dalam kancah internasional. Kondisi ini sangat critical. Saya berharap diskusi mengenai model pilihan kebijakan ekonomi, peran negara dan parpol, betul-betul membaca arah global, agar kita tak salah langkah. Kalau salah, ekspektasi kita bisa berubah akibat perubahan global,” katanya.

Sirojuddin juga menyinggung soal pentingnya PDIP dan partai nasionalis lainnya tak sekedar berusaha mengakomodasi kelompok agama ke dalam dirinya. Namun juga memastikan agar terjadi transformasi terhadap kelompok-kelompok itu.

“PDIP tak cukup hanya mengakomodasi kelompok Islam ke dalamnya. Tapi harus juga melakukan transformasi terhadap kelompok ini, bagaimana keislaman yang dihidupi oleh ideologi PDIP, juga terwujud. Kalau PDIP lebih dalam masuk ke dalam pembentukan model Islam yang transformatif maka itu sangat relevan. Jika tidak, maka pengikisan nilai kenegaraan oleh kelompok tertentu akan sulit teratasi,” kata dia.