membacakan pembelaan dirinya (pleidoi) secara langsung pada sidang lanjutan
dugaan suap dan gratifikasi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di
Pengadilan Tipikor Jalan Pramuka Kota Banjarmasin. Mantan Bupati Tanah Bumbu
itu membacakan nota pembelaannya sebanyak tiga lembar melalui virtual dari gedung
KPK di Jakarta.
Terpisah pembacaan pleidoi, Penasihat Hukum terdakwa Mardani Maming, Abdul
Qodir bersama tim juga menyampaikan pleidoi sebanyak 515 lembar. Pihaknya
memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa
Mardani H Maming dalam tuntutan.
Kita juga menjawab yang ada di dalam
tuntutan mengenai ada pidana uang pengganti itu, di dalam perkara ini mulai
dari awal sampai sekarang tidak ada sepeserpun kerugian negara," kata
Abdul Qodir, Rabu (25/1/2023).
Disebutkan pula jika terdakwa merasa
tidak ada terbukti sama sekali yang ada dalam dakwaan tuntutan sebagaimana yang
dituntutkan oleh jaksa penuntut umum.
Menurut dia, tuntutan jaksa tidak
sesuai dengan fakta persidangan. Dia menyebut Maming tidak bersalah sebagaimana
yang didakwakan.
Abdul Qodir mengatakan adapun SK
peralihan IUP adalah sah secara hukum karena SK Bupati No 296/2011 juga
ditembuskan kepada Menteri ESDM dan jajarannya, Gubernur Kalimantan Selatan dan
jajarannya. Dia juga mengatakan SK tersebut mendapatkan status Clean and Clear
(CnC) sebagaimana diumumkan dalam pengumuman CnC Tahap III di nomor urut 169,
kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:
188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten
Tanah Bumbu tanggal 21 April 2017.
Dia juga menyebut penerimaan uang
lewat PT TPS maupun PT PAR dari PT PCN bukan hadiah berkaitan dengan
penandatanganan SK Bupati No 296/2011. Dia mengatakan uang itu merupakan hasil
hubungan bisnis atau keperdataan murni berkaitan kerja sama pengelolaan
pelabuhan PT ATU tahun 2012 hingga 2016.
Qodir mengatakan hanya orang naif
yang melakukan pidana penyuapan dengan cara menagih melalui skema perbankan,
dicatat dalam pembukuan keuangan dan membayar pajak yang timbul dari tagihan
tersebut dan selanjutnya menyerahkan dokumen transaksi kepada pihak yang
menuduhnya.
"Boleh dibandingkan dengan
ratusan perkara pidana suap, di mana pola atau modusnya bayar tunai dan
langsung agar tidak terendus aparat hukum," katanya.
Dia juga mengatakan almarhum Henry
Soetio selaku pemilik PT PCN yang disebut sebagai pemberi suap tidak dapat
diminta keterangannya, baik sebagai saksi atau tersangka, karena telah meninggal
dunia pada 19 Juli 2021. Dia mengatakan penuntut umum KPK justru menciptakan
beberapa peran pengganti untuk bercerita dan membuktikan seolah-olah sudah
terjadi penyuapan.
"Dalam keterangan ahli
disebutkan saksi yang tidak mengalami sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak
mendengar langsung maka kesaksiannya tidak memiliki nilai pembuktian,"
katanya.
Komentar
Posting Komentar