Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menetapkan Perwira Polisi AKBP Bambang Kayun Bagus PS
(BK), mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum
pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri sebagai tersangka.
Bambang Kayun dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi
terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria
Citra Mulia (ACM) yang ditangani Mabes Polri. Dia diduga menerima suap dan
gratifikasi sebesar Rp56 miliar.
Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menyebut Bambang Kayun menerima suap dari pasangan suami istri, Emilya
Said dan Herwansyah.
"Tersangka BK diduga menyatakan siap membantu (Emilya dan
Herwansyah) dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang,"
ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023).
Firli menyebut, mulanya Bambang Kayun menerima suap sekitar Rp5 miliar
dari Emilya dan Herwansyah terkait pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli
waris PT ACM. Dalam kasus pemalsuan surat ahli waris itu, Emilya dan Herwansyah
dijerat sebagai tersangka di Bareskrim Polri.
Uang Rp5 miliar tersebut merupakan upaya Bambang Kayun memberi
saran agar Emilya dan Herwansyah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat atas penetapan tersangkanya di Mabes Polri.
"Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar
Rp5 Miliar dari ES (Emilya Said) dan HW (Herwansyah) dengan teknis pemberiannya
melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaannya,"
jelas Firli.
Selama proses pengajuan praperadilan, Bambang Kayun diduga
membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum Mabes Polri untuk dijadikan bahan
materi isi gugatan praperadilan. Sehingga, hakim dalam putusannya mengabulkan
dan menetapkan status tersangka terhadap Emilya dan Herwansyah tidak sah.
Selain uang, Bambang Kayun diduga juga
menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri.
Bambang Kayun juga diduga menerima uang hingga berjumlah Rp 1 miliar Emilya dan
Herwansyah untuk membantu pengurusan perkaranya.
"Sehingga, keduanya tidak kooperatif
selama proses penyidikan hingga akhirnya ES dan HW melarikan diri dan masuk
dalam DPO Penyidik Bareskrim Mabes Polri," kata Firli.
Selain itu, Bambang Kayun diduga menerima
gratifikasi lainnya dalam jabatannya sebagai Kassubag Pidana dan HAM bagian
Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri. Ia diduga menerima gratifikasi
senilai Rp 50 miliar.
"Tersangka BK menerima uang secara
bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari
beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp 50 Miliar," kata Firli.
Komentar
Posting Komentar