Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

IKN Nusantara Kantongi Rp 23,7 Triliun untuk 30 Paket Infrastruktur di 2023

 


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kementerian yang dibawahinya sudah menerima alokasi anggaran 2023 Rp 23,7 triliun untuk mengerjakan sekitar 30 paket proyek di IKN Nusantara.

Namun, itu hanya untuk pengerjaan infrastruktur dasar yang belum melibatkan pihak luar dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Semua tahun ini ada Rp 23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket. KPBU belum, itu hanya yang untuk dasar yang dikerjakan APBN melalui PUPR," kata Menteri Basuki sesuai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Dilaporkan Menteri Basuki, proyek IKN Nusantara hingga Desember 2022 sudah mengantongi 40 kontrak proyek senilai Rp 25,98 triliun.

"Hingga minggu ketiga Desember telah terkontrak 24 kegiatan sebesar Rp 15,8 triliun. Dan, pada akhir Desember terkontrak 16 kegiatan sebesar Rp 8,89 triliun," terang Menteri Basuki.

Namun begitu, ia menambahkan, ada beberapa kontrak proyek yang gagal lelang pada tahun lalu. Sehingga harus dilakukan pelelangan ulang pada 2023 ini. Kendati begitu, ia belum menjabarkan lebih detil mengapa kontrak tersebut gagal tembus.

"Beberapa lainnya gagal lelang sehingga harus melakukan pelelangan ulang pada 2023 ini," imbuhnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini