Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini Destry Damayanti yang telah
mendapat restu dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Deputi Gubernur BI
akan cepat beradaptasi dengan pola kerja, visi dan misi, serta program kerja
bank sentral nasional.
Perry mengatakan kerja sama dengan Destry sejatinya akan berjalan dengan baik
dan mudah lantaran dirinya dan para punggawa bank sentral nasional sudah sering
berkomunikasi dengan Destry. Selain itu, Destry yang masih menjabat sebagai
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu
anggota dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Beliau itu kawan lama. Destry dan saya sudah sering rapat, bukan hanya BI
dan LPS, tapi juga KSSK dan ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia),"
ungkap Perry di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).
Bahkan, menurut Perry, ia juga sudah mendukung Destry untuk masuk jajaran
pejabat BI sejak dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu
lalu. Lebih lanjut ia juga meyakini komunikasi yang sudah terjalin dengan
Destry akan membuatnya mudah membicarakan pola kerja, visi dan misi, hingga
program kerja BI.
"Kami sudah diskusi bagaimana visi dan misi BI yang
baru, juga program strategis arah bauran kebijakan. We
are looking forward untuk terima dengan baik sekaligus perkuat BI.
Selamat untuk Destry, welcome to BI," katanya.
Di sisi lain, Perry juga berterima kasih atas sumbangsih yang sudah diberikan
oleh Mirza Adityaswara yang saat ini masih mengisi posisi Deputi Gubernur BI.
Menurut Perry, Mirza merupakan sosok pejabat yang tajam dalam menganalisa
pergerakan pasar.
"Pak Mirza juga dekat dengan pimpinan dan cabang BI di seluruh
Indonesia," tandasnya.
Komisi XI DPR resmi menerima Destry sebagai Deputi Gubernur BI, Kamis (11/7)
kemarin. Persetujuan mereka berikan usai melakukan uji kelayakan dan
kepatutan (fit and proper test) terhadap
Destry.
Setelah persetujuan tersebut, nama Destry akan dibawa ke Rapat Paripurna.
Setelah itu bila Rapat Paripurna menyetujuinya, maka Destry akan dikembalikan
ke Jokowi untuk kemudian dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) pada 25 Juli
mendatang.
Komentar
Posting Komentar