Hubungan diplomatik antara Filipina dan Islandia saat ini
tengah memanas. Penyebabnya adalah Presiden Rodrigo
Duterte murka karena Islandia mendukung Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan pembunuhan tanpa proses hukum
dalam perang melawan narkoba di
negaranya.
"(Duterte) tengah mempertimbangkan dengan serius untuk memutus hubungan
diplomatik dengan Islandia," kata juru bicara kepresidenan Filipina,
Salvador Panelo, seperti dilansir AFP, Rabu (17/7).
Duterte sampai saat ini selalu membantah dugaan pelanggaran
hak asasi manusia dalam perang melawan narkoba yang dia gelar sejak awal
menjabat pada 2016. Pemerintah Filipina mencatat sekitar 6.600 orang telah
terbunuh oleh polisi dalam operasi anti narkoba. Namun, kalangan aktivis
mengatakan korban tewas mencapai 27 ribu orang.
Resolusi PBB untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam perang narkoba Duterte
dipimpin oleh Islandia dan 18 negara lain. Sedangkan 14 negara termasuk China
menentang resolusi itu. Sebanyak 15 negara anggota PBB memilih abstain termasuk
Jepang.
"Resolusi yang diadopsi oleh Islandia berat sebelah, sangat picik dan
partisan," ujar Panelo.
Jaksa penuntut di Mahkamah Internasional (ICC), Fatou Bensouda, juga
mengusulkan supaya mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam perang narkoba
Duterte. Karena hal itu Filipina resmi hengkang dari keanggotaan ICC sejak 17
Maret lalu.
Meski dikritik, Duterte
menyatakan tidak peduli karena selama ini negara lain tidak pernah peduli
dengan Filipina.
Duterte balik mencibir sikap Islandia terkait resolusi itu.
"Apa sih masalah Islandia? Hanya es. Itu masalah mereka. Mereka kebanyakan
es. Mereka idiot. Mereka enggak paham masalah sosial, ekonomi dan politik
Filipina," kata Duterte.
Meski demikian, baik Filipina dan Islandia tidak mempunyai kedutaan besar di
masing-masing negara. Hubungan yang terjadi dalam segi kerja sama ekonomi.
Islandia menanamkan modal dalam proyek eksplorasi energi panas bumi (geotermal)
di Filipina. Kemudian Filipina mengirim warganya untuk bekerja sebagai pegawai,
buruh pabrik, hingga perawat di rumah sakit.
Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, menyatakan mereka sudah berencana
keluar dari keanggotaan Dewan HAM PBB. Namun, nampaknya keputusan itu urung
dilakukan
Komentar
Posting Komentar