Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin
usaha PT Asuransi Recapital sejak 16
Oktober 2020. Asuransi Recapital merupakan perusahaan asuransi umum
nasional yang bernaung di bawah Recapital Group.
Recapital Group merupakan bisnis multisektoral yang didirikan oleh Sandiaga
Uno bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani
dan Elvin Ramli pada 23 tahun lalu.
Nah berkaitan dengan pencabutan izin usaha Asuransi Recapital, itu semua
tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEP45/D.05/2020 yang diumumkan lewat pengumuman Nomor PENG-50/NB.1/2020
tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Atas PT Asuransi
Recapital.
"Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.05/2020 tanggal 16 Oktober 2020 telah mencabut
izin usaha di Bidang Asuransi Umum PT Asuransi Recapital," ucap Deputi
Komisioner Pengawas IKNB I Anggar Budhi Nuraini dikutip Senin (2/11).
Anggar menyebut pencabutan izin dilakukan karena perusahaan tidak dapat
memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenainya sanksi Pembatasan Kegiatan
Usaha (PKU). Sanksi PKU dikenakan karena perusahaan melanggar ketentuan tingkat
solvabilitas minimum.
Lebih lanjut, OJK juga melarang PT Asuransi Recapital, pemegang saham,
direksi, dewan komisaris, dan pegawai dilarang mengalihkan, menjaminkan,
mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat
mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Recapital.
Selain itu, PT Asuransi Recapital juga dilarang melakukan kegiatan usaha di
bidang asuransi umum. Mereka juga diwajibkan untuk menghentikan seluruh
kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor.
Perusahaan juga diharuskan menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada
OJK paling lama 15 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha dan
menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari sejak tanggal
dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi
Recapital, serta membentuk tim likuidasi.
"Selanjutnya, setelah dibentuknya tim likuidasi, pemegang saham,
direksi, dewan komisaris, dan pegawai PT Asuransi Recapital wajib memberikan
data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang
menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi," tutup
Anggar.
Komentar
Posting Komentar