Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengusulkan agar dana 'menganggur'
milik BUMN di Bank Pembangunan Daerah (BPD)
dapat digunakan oleh perbankan untuk menyalurkan kredit.
Ketua Umum Asbanda Supriyatno mengatakan dana tersebut diharapkan bisa
dipercayakan kepada BPD dengan bunga rendah. Dengan demikian, BPD bisa menyalurkan
dana tersebut dalam bentuk kredit kepada nasabah.
"Ke depan, kalau ada dana dana BUMN yang sifatnya belum digunakan dan
selama ini ditempatkan di BPD dalam deposito yang bunga lebih tinggi dari
penempatan dana ini, mungkin kami usulkan untuk bisa digunakan dengan bunga
lebih murah," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI,
Rabu (25/11).
Usulan ini muncul dari tindak lanjut penempatan dana di BPD yang totalnya
mencapai Rp14 triliun kepada kepada 11 BPD per 9 Oktober 2020. Di luar 11 BPD
tersebut, Supriyatno mengungkapkan BPD lain juga berminat untuk mengajukan
penempatan dana yang sama.
Catatan Asbanda merekam sebanyak 11 BPD dalam proses pengajuan penempatan
dana pemerintah. Total dana yang diajukan mencapai Rp5,1 triliun. Menurutnya,
BPD telah berhasil menyalurkan kredit dari penempatan dana tersebut yakni
Rp30,12 triliun per 20 November lalu atau mencapai lebih 2 kali penempatan dana
sesuai dengan target pemerintah.
"Kami harap, BPD lain bisa ikut serta untuk bisa mengelola dana murah
ini karena memang dana murah ini disamping juga untuk leverage
pembiayaan yang relatif bunga murah, tapi bagi BPD penempatan uang negara juga
membantu menurunkan cost of fund bagi perbankan,"
paparnya.
Sayangnya, berdasarkan paparan dari Kementerian Keuangan sisa alokasi
penempatan dana pemerintah di perbankan hanya Rp2,49 triliun. Angka itu lebih
rendah dari usulan yang diajukan BPD yakni Rp5,1 triliun di atas.
Selain penempatan di BPD senilai Rp14 triliun, pemerintah juga mempercayakan
uang di Bank Himbara sebesar Rp47,5 triliun, dan bank syariah Rp3 triliun,
sehingga jumlahnya mencapai Rp64,5 triliun. Sedangkan, total anggaran yang
disiapkan pemerintah yakni Rp66,99 triliun.
"Kalau melihat sisa dana penempatan dana pemerintah kurang dari ini
(usulan BPD Rp5,1 triliun) mungkin ini yang jadi pemikiran kami agar BPD lain
bisa ikut kelola dana pemerintah," katanya.
Komentar
Posting Komentar