Joe Biden-Kamala Harris memenangkan Pilpres AS
2020 mengalahkan petahana Donald Trump-Mike Pence.
Ekonom Senior Faisal Basri menilai kemenangan Biden tak akan lebih
menguntungkan Indonesia. Biden memiliki kebijakan fiskal yang berlawanan dengan
Trump.
Faisal menyebut Partai Demokrat yang mengusung Biden, lebih 'ribet' dalam
persyaratan bisnis bilateral. Menurut dia itu karena dalam menjalin hubungan
bilateral, Demokrat kerap memasukkan isu kemanusiaan (human rights) dan energi
terbarukan.
Ini jauh berbeda dengan Trump yang tak memusingkan hal-hal tersebut dan
cenderung menekankan keuntungan bisnis semata.
"Saya enggak suka jawabannya, kalau Trump (menang) lebih menguntungkan
untuk Indonesia, ini dari pengalaman. Partai Republik kerjanya stimulus, cetak
uang sehingga dolar AS merosot dan rupiah menguat tanpa usaha," katanya
pada Diskusi Online beberapa waktu lalu, Rabu (4/11).
Alasan lain yang membuat kemenangan Biden 'merugikan' RI, kata Faisal,
adalah kehati-hatian Demokrat dalam menahan defisit fiskal.
Dalam pembiayaannya, Biden akan menaikkan pajak orang kaya yang akan
berdampak positif bagi perekonomian Negeri Paman Sam.
Sedangkan, selama Trump menjabat 4 tahun terakhir, pemerintahan AS cenderung
menggelontorkan dana stimulus raksasa demi memastikan bisnis-bisnis besar dapat
bertahan.
Tak hanya itu, partai Republik yang mengusung Trump juga dinilainya rajin
mencetak uang untuk pembiayaan fiskal. Hal ini menjadikan dolar AS melemah
dibandingkan dengan mata uang dunia lainnya, termasuk rupiah.
Ujung-ujungnya, pemerintah RI tak perlu kerja keras dalam upaya menjaga
nilai tukar mata uang garuda. Kemenangan Biden membuat Faisal khawatir
faktor-faktor eksternal yang selama ini menguntungkan RI kala Trump menjabat
akan lenyap.
Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia
Pieter Abdullah menilai kemenangan Biden akan mampu mengeliminasi
ketidakpastian ekonomi global yang terjadi selama Trump menjabat.
Dengan demikian, hal tersebut lebih menguntungkan bagi sejumlah negara
termasuk Indonesia. Selain itu, hubungan dagang antara AS-China yang merenggang
di era Trump pun dinilainya dapat diperbaiki.
Tentunya belum luput dari ingatan masyarakat perseteruan panas perang dagang
AS-China sepanjang 2018-2019. Perang dagang itu dimulai pada 8 Maret 2018
ketika Trump melakukan proteksionisme dagang dengan mengenakan tarif 25 persen
pada impor baja dan 10 persen pada aluminium dari sejumlah negara termasuk
China.
Imbasnya, China merespons dengan rencana mengenakan bea masuk 15 persen-25
persen pada produk AS. Saling berbalas mengenakan bea masuk hingga pajak pun
dilakukan oleh 2 negara adikuasa itu hingga awal 2020.
Pada Januari 2020, perang dagang AS-China mereda seiring dengan
penandatangan kesepakatan fase I antara kedua negara. Pieter menilai jika Trump
terpilih, maka kebijakannya pun tidak banyak berubah termasuk proteksionisme
dagang AS.
"Kalau dari global, jika Trump menang sentimennya cenderung negatif.
Karena bagi global, Trump adalah sumber ketidakpastian, kebijakannya tidak bisa
ditebak dan yang bisa dipastikan akan terus terjadi gejolak dan perang
dagang," kata dia, Selasa (3/11).
Komentar
Posting Komentar