Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan sudah
ada 18 provinsi yang sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 16.35
WIB, beberapa daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam
rangka persiapan penetapan UM tahun 2021," kata Ida dalam keterangannya,
Rabu (28/10).
"Telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri
Ketenagakerjaan," sambung dia.
Provinsi-provinsi yang sejalan dengan SE Kemenaker itu adalah Banten, Bali,
Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku
Utara, Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam,
mempertimbangkan berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan
tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil
hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita harap para gubernur menjadikan
ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," kata Ida.
Diketahui, Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang
diteken pada 26 Oktober ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi
Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020," kata dia.
Selanjutnya, upah minimum 2021 secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan
oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
SE Menaker itu sendiri memicu ketidakpuasan kalangan buruh. Mereka yang
tengah mendemo Omnibus Law pun semakin tersulut untuk menyuarakan pendapat di
jalanan.
Buruh menyebut pemerintah tak sensitif terhadap kondisi pekerja yang makin
memprihatinkan di tengah pandemi. Padahal, peningkatan upah buruh bisa memicu
daya beli yang bisa mendongkrak perekonomian. Terlebih, tak semua pengusaha
terdampak Covid-19.
"Pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan kaum buruh
Indonesia, dan hanya mementingkan kepentingan kalangan pengusaha saja,"
kata Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo, Rabu (28/10).
Komentar
Posting Komentar