Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai UU
Cipta Kerja yang baru saja ditandatangani Jokowi banyak
merugikan kaum buruh. Kerugian tersebut banyak terjadi pada pengaturan yang
dilakukan pemerintah dan DPR di klaster ketenagakerjaan.
Mereka menyatakan klaster itu memiliki banyak pasal yang merugikan kaum
buruh. Salah satunya, pasal yang membuka jalan berlakunya kembali sistem upah
murah.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan jalan itu dibuka melalui sisipan
Pasal 88 C ayat 1 dan ayat 2.
"Sisipan Pasal 88C ayat (1) menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah
minimum propinsi dan Pasal 88C ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat
menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu,"
jelas dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (3/11).
Ia menjelaskan penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan UMK menandakan jika
hal tersebut bukan kewajiban. Dengan demikian, KSPI menilai bisa saja gubernur
tidak menetapkan UMK.
Sebagai contoh, UMP Jawa Barat pada 2019 sebesar Rp1,8 juta. Sedangkan, UMK
Bekasi sebesar Rp4,2 juta. Jika hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum
di Kota Bekasi akan turun.
"Dengan kata lain, berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim
upah murah," ujarnya.
Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga menghilangkan upah minimum berdasarkan
sektor pada wilayah provinsi (UMSP) dan upah minimum berdasarkan sektor pada
kabupaten/kota (UMSK). Sebelumnya, penetapan UMSP dan UMSK tertuang dalam pasal
89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun dihapuskan melalui UU
Cipta Kerja.
Said menilai penghapusan UMSK dan UMSP menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja.
"Bagaimana mungkin sektor industri otomotif seperti Toyota, Astra, dan
lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan
lain-lain, nilai upah minimumnya sama dengan perusahan baju atau perusahaan
kerupuk," ucapnya.
Karenanya, KSPI meminta agar UMK tetap ada tanpa syarat. Begitu pula, UMSK
serta UMSP tidak boleh dihilangkan.
Jika dihapuskan, kata dia, maka berakibat tidak ada income security atau
kepastian pendapatan lantaran berlakunya upah murah.
Secara umum, KSPI dan bersama buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak
dan meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait
klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata
Said.
Komentar
Posting Komentar