Erick Thohir Copot Bos PT KAI
Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan
untuk mencopot Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Edi Sukmoro dari
jabatannya.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dalam SK-142/MBU/05/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT KAI.
Selain direktur utama, Erick juga merombak direksi lainnya. Antara lain Amrozi Hamidi dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan, Strategis dan Pengembangan Usaha, Dody Budiawan yang duduk di kursi Direktur Niaga dan Ruli Adi selaku Direktur SDM dan Umum.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dalam SK-142/MBU/05/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT KAI.
Selain direktur utama, Erick juga merombak direksi lainnya. Antara lain Amrozi Hamidi dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan, Strategis dan Pengembangan Usaha, Dody Budiawan yang duduk di kursi Direktur Niaga dan Ruli Adi selaku Direktur SDM dan Umum.
Dengan perombakan ini, Erick mengangkat Didiek Hartantyo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan KAI menjadi Direktur Utama perusahaan. Selain itu, kursi Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha kini diisi oleh Jeffrie N Korompis.
Kemudian, Erick juga mengangkat Rivan Achmad Purwantono
untuk menduduki jabatan Direktur Keuangan, Maqin U Norhadi sebagai Direktur
Niaga, dan Agung Yunanto sebagai Direktur SDM dan Umum.
"Bagi yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut," tulis Erick dalam surat keputusan tersebut, dikutip Jumat (8/5).
Erick menyatakan keputusan ini berlaku sejak hari ini. Jika ada kekeliruan, maka pemerintah akan mengubah keputusan tersebut pada waktu mendatang.
"Bagi yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut," tulis Erick dalam surat keputusan tersebut, dikutip Jumat (8/5).
Erick menyatakan keputusan ini berlaku sejak hari ini. Jika ada kekeliruan, maka pemerintah akan mengubah keputusan tersebut pada waktu mendatang.
Komentar
Posting Komentar