Sejumlah pengusaha
muda di berbagai daerah mengeluhkan proses restrukturisasi
kredit tak kunjung disetujui oleh pihak perbankan. Pelonggaran
kredit diberikan untuk membantu pelaku usaha terdampak pandemi covid-19.
Perwakilan dari Hipmi NTT Yuston menyatakan belum semua anggotanya mendapatkan
fasilitas keringanan kredit tersebut. Padahal, berdasarkan survei yang
dilakukan oleh Hipmi NTT sebanyak 51 persen anggota hanya bertahan 1-3 bulan
akibat pandemi corona.
Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan akses pada pelonggaran kredit tersebut.
"Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) juga ada di sana tapi tidak semua bisa merasakan kebijakan yang
dilaksanakan pemerintah," ujarnya dalam diskusi virtual yang digelar
Hipmi, Kamis (14/5).
Senada, salah satu anggota
Hipmi Kalimantan Utara juga mengaku sejumlah anggotanya belum menerima jawaban
dari perbankan. Padahal mereka sudah mengajukan restrukturisasi sejak awal
April.
"Alasan di bank beragam antara satu bank dan bank lainnya. Ada yang bilang
menunggu dari pusat," ujarnya
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Departemen Pengaturan dan Penelitian
Perbankan OJK Anung Herlianto menjelaskan jika wewenang persetujuan pelonggaran
kredit berada di tangan masing-masing bank. Persetujuan pelonggaran kredit
tersebut akan menyesuaikan kemampuan perbankan.
"Kami tidak menetapkan kriteria yang sama karena bank kita memiliki
disparitas tinggi," jelasnya.
Ia melanjutkan perbankan
menentukan persyaratan masing-masing terkait pelonggaran kredit. Pun demikian,
bank menentukan jenis keringan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan
penilaian (assessment) dari pihak bank.
"Namun, saya melihat beberapa persyaratan bank tidak jauh beda,"
tuturnya.
OJK sendiri telah mengatur pelonggaran kredit melalui POJK No. 11/POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Dalam aturan itu,
terdapat sejumlah persyaratan umum dalam pengajuan pelonggaran kredit.
Pertama, debitur wajib mengajukan permohonan keringanan dengan melengkapi data
yang diminta oleh pihak leasing atau bank. Kedua, bank dan multifinance akan melakukan assessment (penilaian) apakah
debitur merupakan pelaku usaha terdampak langsung atau tidak langsung virus
corona. Ketiga, bank dan leasing
memberikan bentuk keringanan berdasarkan profil debitur. Mereka juga akan
menetapkan jumlah kredit yang mendapatkan keringanan.
Bentuk keringanan itu meliputi penurunan suku bunga,
perpanjangan jangka waktu cicilan, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan
tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi
kredit atau pembiayaan jadi penyertaan modal sementara.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan perbankan
telah melakukan restrukturisasi kredit senilai Rp336,97 triliun hingga 10 Mei
2020. Fasilitas itu diberikan kepada 3,88 juta nasabah bank.
Rinciannya, sebesar Rp167,1 triliun diberikan kepada 3,41 juta nasabah UMKM.
Sedangkan, sebesar Rp169,86 triliun diberikan kepada 460 ribu debitur non UMKM.
"Dari 102 bank yang menyampaikan potensi memberikan restrukturisasi,
sebanyak 88 bank sudah merealisasikannya. Lalu, ada 14 bank belum memberikan
restrukturisasi kredit," ucapnya.
Ia mengaku sejumlah bank mengalami kendala dalam merealisasikan restrukturisasi
kredit. Meliputi, kesulitan untuk tatap muka dan verifikasi data nasabah akibat
pemberlakuan social distancing dan Work From
Home (WFH). Selain itu, restrukturisasi ini bersifat masif.
"Tantangan dari industri yang masih berpedoman pada SOP lama sehingga
cenderung memakan waktu dan birokrasi," ujarnya.
Komentar
Posting Komentar