BPJS Kesehatan menyatakan
belum bisa mengambil keputusan apa pun terkait pembatalan aturan kenaikan iuran kepesertaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru saja dilakukan Mahkamah
Agung (MA). Mereka masih menunggu keputusan Presiden Jokowi atas
putusan MA tersebut.
"Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari
pemerintah," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf
Iqbal mengatakan BPJS Kesehatan
belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut. Pasalnya,
perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan (Askes) itu, belum menerima salinan
resmi dari putusan MA.
"Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan MA
tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut," katanya.
Lebih lanjut, bila salinan putusan sudah diterima, perusahaan
perlu mempelajarinya terlebih dahulu. Selain itu, perusahaan juga perlu
melakukan koordinasi dengan pemerintah melalui kementerian terkait sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Iqbal belum bisa buka suara terkait kemungkinan pengembalian
status kelas peserta bila kenaikan iuran resmi dibatalkan. Begitu pula dengan
pengelolaan kelebihan dana atas iuran yang sudah dibayar peserta sesuai formula
kenaikan sejak awal tahun.
MA memutuskan untuk mengabulkan gugatan uji materi Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang
diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Perpres tersebut
mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen bagi peserta
bukan penerima upah.
Dalam pertimbangan putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2)
bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e,
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional.
Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan
e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
Komentar
Posting Komentar