Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2020

Direktur Operasi dan Produksi Timah (TINS) Diberhentikan Sementara, Ada Apa?

Oleh -
  Emiten anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara Direktur Operasi dan Produksi Nur Adi Kuncoro terhitung sejak 13 Oktober 2025. Manajemen TINS tidak menjelaskan secara rinci penyebab pemberhentian Nur Adi Kuncoro dari posisi tersebut. Bila merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Nur Adi Kuncoro diberhentikan dari jabatannya untuk sementara karena terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.  "Perusahaan memberikan tugas kepada Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan Produksi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan ditetapkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat," tulis Division Head Corporate Secretary Timah Rendi Kurniawan dalam keterbukaan informasi, Rabu (15/10/2025) malam. Pihak TINS merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan unt...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Erick Thohir Yakinkan Investor Dana Abadi RI Tak Seperti 1MDB

Oleh -
  Menteri BUMN Erick Thohir  memaparkan rencana Indonesia untuk membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) atau dana abadi investasi dalam sesi pertemuan bersama 43 CEO Internasional yang digelar secara virtual oleh Word Economic Forum ( WEF ). Dalam kesempatan tersebut Erick meyakinkan investor bahwa SWF yang dirancang Indonesia akan dikelola secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi penyelewengan seperti yang terjadi pada lembaga 1Malaysia Development Berhad (1MDB). "Banyak pertanyaan mengenai investasi. Kami jelaskan bahwa tentu Indonesia solid dalam penegakan hukum, apalagi pada saat ini kita sedang membuat SWF yang tidak mau disamakan dengan 1 MDB. Karena itu kami pastikan dalam pengelolaan SWF dilakukan secara transparan dan akuntabel," ucap Erick dalam konferensi pers virtual, Rabu (25/11). Erick juga menyampaikan nantinya SWF akan digunakan untuk percepatan proyek strategis nasional yang dijala...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Asosiasi Usul Promosi dan Pengawasan Nuklir Masuk RUU EBT

Oleh -
  Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia (Apronuki) mengusulkan agar tenaga nuklir dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru Terbarukan ( EBT ). Secara khusus, mereka meminta poin yang diatur mengenai promosi tenaga nuklir, meliputi aspek tata niaga, bisnis, atau pengembangan komersial. Ketua Apronuki Besar Winarto mengatakan ketentuan mengenai tenaga nuklir juga sebaiknya diatur dalam undang-undang (UU) yang meliputi aspek promosi dan keamanan pengawasan. "Perlu ada UU tentang tenaga nuklir yang mencakup dua aspek, aspek pengawasan dan aspek promosi, ini diharapkan dalam RUU EBT," ujarnya dalam rapat dengar pendapata (RDP) dengan Komisi VII, Rabu (25/11). Ia menuturkan sejumlah negara sudah menerapkan hal yang sama. Korea Selatan misalnya, kata dia, memiliki dua UU yang mengatur tentang aspek keamanan dan 5 UU lain terkait dengan promosi. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki komisi nuklir yang langsung berada di bawah perdana menteri. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BPD Usul Dana Nganggur BUMN Dipakai Kredit Berbunga Murah

Oleh -
  Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengusulkan agar dana 'menganggur' milik  BUMN di Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) dapat digunakan oleh perbankan untuk menyalurkan  kredit. Ketua Umum Asbanda Supriyatno mengatakan dana tersebut diharapkan bisa dipercayakan kepada BPD dengan bunga rendah. Dengan demikian, BPD bisa menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada nasabah. "Ke depan, kalau ada dana dana BUMN yang sifatnya belum digunakan dan selama ini ditempatkan di BPD dalam deposito yang bunga lebih tinggi dari penempatan dana ini, mungkin kami usulkan untuk bisa digunakan dengan bunga lebih murah," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI, Rabu (25/11). Usulan ini muncul dari tindak lanjut penempatan dana di BPD yang totalnya mencapai Rp14 triliun kepada kepada 11 BPD per 9 Oktober 2020. Di luar 11 BPD tersebut, Supriyatno mengungkapkan BPD lain juga berminat untuk mengajukan penempatan dana yang sama. Catatan Asbanda mer...
Posting Komentar
Baca selengkapnya