Indonesia akan
membahas keberlanjutan proses perdamaian Israel
dan Palestina saat memimpin rapat
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Situasi Timur Tengah di
New York, Amerika Serikat, pada 22 Mei mendatang.
Ketua Satgas Harian Keanggotaan RI di DK PBB Kemlu RI, Hari Prabowo, mengatakan
salah satu yang akan Indonesia tekankan dalam rapat yakni seruan kepada seluruh
negara, terutama pihak-pihak terkait untuk menghentikan segala tindakan yang
mampu menghambat proses perdamaian.
"Ibu Menlu RI Retno Marsudi sudah berulang kali sampaikan sejumlah seruan
bagaimana supaya proses perdamaian digerakkan kembali dan prosesnya harus
kredibel, antara lain mengikuti parameter internasional yang sudah disepakati
sebelumnya," kata Hari dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (16/5).
Hari menegaskan Indonesia selalu mendukung segala gagasan mengenai proses
perdamaian Israel-Palestina selama proposal itu didasari prinsip-prinsip
internasional yang disepakati.
Hal itu diungkapkan Hari ketika ditanya terkait sikap
Indonesia terhadap proposal damai gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald
Trump, yang rencananya diungkap Gedung Putih pada Juni mendatang.
Palestina menolak keras proposal tersebut yang dianggap bukan rencana
perdamaian. Palestina menganggap AS tidak netral dan pro-Israel, terutama
setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 2017 lalu.
Yerusalem selama ini menjadi sumber konflik Palestina-Israel, di mana kedua
pihak sama-sama mengklaim kota tersebut sebagai ibu kota mereka.
Selain itu, AS juga mengisyaratkan bahwa proposal damainya
nanti menggunakan pendekatan baru dan tak akan menyertakan solusi dua negara,
yang selama ini dianggap komunitas internasional sebagai jalan keluar terbaik
konflik Israel-Palestina.
"Bagi Indonesia pendekatan baru itu bagus-bagus saja, tapi fresh approach
bukan berarti mengabaikan paramater dan prinsip internasional yang sudah lama
disepakati kan? Termasuk soal two state solution ini," kata Hari.
"Intinya, apa yang sudah disepakati sebelumnya harus menjadi dasar dalam
proses perdamaian itu dan setiap kemajuan berikutnya."
Hari mengatakan rapat tersebut juga akan membahas laporan utusan khusus
sekretaris jenderal PBB mengenai proses perdamaian di Timur Tengah secara
menyeluruh, seperti konflik Yaman dan Suriah.
Selain itu, rapat juga akan membahas laporan Organisasi PBB
untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
"Intinya dalam briefing ini, 15 negara anggota DK PBB ingin membahas aksi
nyata apa yang bisa dilakukan untuk selesaikan konflik-konflik di Timur Tengah
dan pentingnya memajukan proses perdamaian yang kredibel," kata Hari.
Selain rapat soal kondisi di Timur Tengah, Indonesia juga akan memimpin debat
terbuka DK PBB yang membahas isu perlindungan rakyat sipil dalam konflik
bersenjata.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, direncanakan hadir dan menjadi salah
satu narasumber dalam debat tersebut yang boleh dihadiri seluruh anggota PBB.
Komentar
Posting Komentar