Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT)

  Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT) yang sebelumnya bernama PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, resmi memasuki babak baru setelah seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) disetujui pemegang saham. RUPSLB yang digelar di Hotel Manhattan, Jakarta, pada 14 September 2026 menyetujui enam mata acara, termasuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), perubahan nama perseroan, perubahan pengendali, perubahan Anggaran Dasar, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan sekaligus membangun fondasi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Melalui PMTHMETD, perseroan akan melakukan penambahan modal dengan nilai mencapai Rp1,024 triliun. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Sebagian digunakan untuk mengonversi kewajiban perseroan kepada dua kreditur menjadi saham baru. Kewajiban ...

PLN Dapat Utang Rp4,3 T Dari AIIB Untuk Listrik Jawa-Bali

 

PT PLN (Persero) mendapatkan utang senilai US$310 juta atau setara Rp4,3 triliun (kurs Rp14.038 per US$) dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). 

 

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menuturkan utang untuk pengembangan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali. Secara konkret, utang untuk meningkatkan tambahan akses listrik hingga 2,26 juta pelanggan.

Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas layanan listrik bagi 13,48 juta pelanggan di wilayah Jawa Timur dan Bali. Menurutnya, dua wilayah itu memiliki potensi besar untuk memacu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

"Kami berharap proyek ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, di Jawa Timur dan Bali yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi," ucap Zulkifli seperti dikutip dari keterangannya Kamis (11/2).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan fasilitas pembiayaan dari AIIB dijamin langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Fasilitas itu menunjukkan kepercayaan dan dukungan stakeholder internasional kepada pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur yang berdampak luas pada ekonomi.

 

 

Sementara penjaminan dari Kemenkeu dan PII menunjukkan pemerintah tetap konsisten untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk pada proyek jaringan distribusi PLN tersebut.

"Dengan memberikan dukungan melalui penjaminan pemerintah pada proyek ini, Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII mendukung PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat," ucap Luky.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini