Direktur Operasi dan Produksi Timah (TINS) Diberhentikan Sementara, Ada Apa?

  Emiten anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara Direktur Operasi dan Produksi Nur Adi Kuncoro terhitung sejak 13 Oktober 2025. Manajemen TINS tidak menjelaskan secara rinci penyebab pemberhentian Nur Adi Kuncoro dari posisi tersebut. Bila merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Nur Adi Kuncoro diberhentikan dari jabatannya untuk sementara karena terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.  "Perusahaan memberikan tugas kepada Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan Produksi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan ditetapkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat," tulis Division Head Corporate Secretary Timah Rendi Kurniawan dalam keterbukaan informasi, Rabu (15/10/2025) malam. Pihak TINS merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan unt...

Suu Kyi Ditahan, Militer Myanmar Kepung Balai Kota Yangon

 

Sekelompok personel angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) terlihat dikerahkan ke depan Balai Kota Yangon setelah kabar penangkapan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi oleh militer beredar pada Senin (2/1).

 

Seorang saksi mata yang berada di Yangon dan dihubungi Reuters mengatakan puluhan personel militer terlihat berjaga di depan Gedung Balai Kota. Beberapa truk serta van militer juga terlihat parkir di sekeliling gedung tersebut

Pengerahan militer ke Balai Kota Yangon ini berlangsung ketika militer Myanmar dilaporkan telah menangkap Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Mynt, dan beberapa tokoh senior partai berkuasa, Liga Demokrasi (NLD) pada Senin dini hari.

 

Penangkapan Suu Kyi, Win Mynt, dan tokoh senior NLD dikonfirmasi oleh juru bicara NLD, Myu Nyunt. Myu Nyunt juga mengatakan jika tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan ikut ditahan.

Penangkapan ini tampaknya upaya "kudeta" militer setelah sempat menolak hasil pemilihan umum pada November lalu yang dimenangkan oleh petahana, Suu Kyi dan partainya NLD.

Militer menuding pemilu 8 November lalu curang akibat adanya jutaan pemilih palsu. Tatmadaw menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar untuk memberikan daftar pemilih akhir untuk memverifikasi jumlah suara.

Militer Myanmar mengancam "akan mengambil tindakan" jika KPU Myanmar tidak memenuhi tuntutan mereka.

Kondisi tersebut membuat ketegangan antara militer dan pemerintah sipil meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Suu Kyi merupakan pemimpin de facto Myanmar. Pemerintahan sipil Myanmar masih harus berbagi kekuasaan dengan sejumlah jenderal militer dalam perjanjian pemilu demokratis pertama pada 2015 lalu.

Hal itu dilakukan berdasarkan konstitusi negara yang dibuat pemerintahan junta militer pada 2008.

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing juga menggemakan ancaman kudeta itu dalam pidatonya yang diterbitkan surat kabar Myawady yang dikelola militer pada Kamis (28/1).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cermati Rekomendasi Saham Pilihan Analis untuk Senin (3/3) Usai IHSG Terjun ke 6.270

Bitcoin Menuju US$115.000, Tapi Tangan Tak Terlihat Dealer Bisa Redam Rally

Harga Emas di Pegadaian, Siang Ini Senin 12 Februari 2024, Cek Daftarnya di Sini