Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan aturan baru terkait pelaksanaan upah
di industri padat karya dalam masa pandemi corona bukan pengurangan upah buruh.
Aturan itu dibuat agar perusahaan yang terdampak corona tidak membuat keputusan
sepihak.
Kebijakan Baru tersebut tertuang
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
"Permenaker Nomor 2 Tahun 2021
tidak mengamanatkan kepada perusahaan untuk mengurangi upah ke karyawan,"
ucap Sesdirjen Perhubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Adriani
dikutip Kamis (18/2).
Adriani menuturkan permen ini dibuat
sebagai landasan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan soal pengupahan.
Keputusan tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh.
"Hal ini penting agar keputusan
tersebut menjadi keputusan yang tepat, seoptimal mungkin melindungi hak pekerja
dan tetap mendukung kelangsungan usaha," tutur Adriani.
Jika memang terjadi penyesuaian
upah, Adriani menyebut bukan berarti serta merta disebut ada pengurangan upah.
Menurut dia, penyesuaian dilakukan sesuai dengan jam kerja yang tidak normal.
"Dalam hal terjadi penyesuaian
upah, maka itu bukan berarti pengurangan upah tetapi penyesuaian upah dengan
waktu kerja yang juga tidak normal. Dapat terjadi pengurangan jam kerja atau
perusahaan tidak beroperasi sama sekali," jelas Adriani.
Sebagai informasi, dalam beleid yang
diteken Ida pada 15 Februari lalu tersebut, izin bagi industri padat karya
untuk menyesuaikan besaran upah tertuang dalam Pasal 6 ayat 1.
"Bagi perusahaan industri padat
karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah
Pekerja/Buruh," demikian bunyi pasal tersebut.
Jenis industri yang dapat melakukan
penyesuaian upah, antara lain industri makanan, minuman, dan tembakau, industri
tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki,
industri mainan anak, termasuk industri furnitur.
Tapi, penyesuaian upah harus
disepakati bersama-sama antara perusahaan dan buruh. Kesepakatan itu bisa
dilakukan dengan cara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan
itikad baik.
Kesepakatan yang dibuat minimal
harus memuat besaran upah, cara pembayaran upah, serta jangka waktu berlakunya
kesepakatan paling lama 31 Desember 2021. Kesepakatan itu harus disampaikan
pengusaha kepada buruh.
Komentar
Posting Komentar