Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda sidang perkara gagal
ginjal akut pada anak hari ini, Selasa (7/2/2023). Penundaan tersebut
dikarenakan sejumlah pihak tergugat mangkir dalam sidang kali ini.
"Kami akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, tiga minggu
dari sekarang," ujar Ketua Majelis Hakim Yusuf Pranowo di ruang sidang PN
Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).
Terdapat empat pihak tergugat yang tidak hadir dalam sidang kali ini, yakni
CV Samudera Chemical, PT Logicom Solution, dan CV Budiarta. Kemudian turut
tergugat yang absen yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Yusuf mengatakan, sidang akan kembali digelar kembali pada, Selasa
(28/2/2023). Ia mengatakan agar para tergugat dapat hadir pada sidang
berikutnya.
Adapun pada panggilan ini diberikan kesempatan sekali lagi agar dapat hadir
dalam prosesi persidangan. Namun bila tidak hadir, Yusuf menegaskan sidang akan
tetap dilanjutkan dan mereka dianggap tidak dapat mempertahankan pembelaannya.
"Seandainya pun kita sudah panggil tetap mereka tetap tidak datang, ini
tetap jalan. Artinya mereka di mata hukum adalah dianggap melepaskan haknya
untuk mempertahankan haknya di depan persidangan. Kira-kira seperti itu,"
tegasnya.
Sejatinya sidang perdana sudah digelar di PN Jakarta Pusat pada Selasa 17
Januari 2023 namun ditunda dikarenakan pihat tergugat hanya beberapa saja yang
hadir.
Setidaknya terdapat 25 pihak
penggugat dalam perkara yang merupakan orangtua korban kasus gangguan ginjal
akut progresif atipikal (GGAPA) dari berbagai provinsi, yang dibagi menjadi
tiga kelas.
Pada kelas pertama mereka adalah
pasien yang dinyatakan meninggal. Lalu pada kelompok dua merupakan pasien yang
masih dirawat.
Sedangkan kelompok tiga yaitu
keluarga dari pasien yang meninggal tetapi obat yang diberikan rupanya berbeda.
Namun, hanya sebagian yang hadir dari masing-masing kelompok.
Para tergugat itu yakni PT Afi Farma
Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industry, CV Samudera
Chemical, PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV
Budiarta, dan PT Megasetia Agung Kimia. Kemudiaan, Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta turut tergugat
yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Komentar
Posting Komentar