Jakarta Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga jelang Hari Besar
Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru,
Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID) terus membahas perkembangan dan strategi kebijakan pengendalian inflasi
menghadapi momen tersebut.
Tercatat pada bulan Oktober 2022, inflasi Indonesia berada
pada angka 5,71 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan realisasi bulan
September 2022 yang sebesar 5,95 persen (yoy).
Penurunan tingkat inflasi tersebut didorong oleh deflasi komponen Volatile
Food (VF) sebesar 7,19 persen (yoy) karena tercukupinya pasokan pangan
serta extra effort yang telah dilakukan Pemerintah untuk menekan
inflasi pasca penyesuaian BBM.
“Pada beberapa komponen yang diatur Pemerintah atau Administered Price (AP)
mengalami inflasi sebesar 0,33 persen (mtm) atau 13,28 persen (yoy) terutama
didorong dari kenaikan harga BBM, kemudian inflasi inti tercatat sebesar 3,31
persen (yoy),” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas)
TPIP dan TPID di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip Sabtu (26/11/2022).
Pembahasan dalam Rakortas TPIP-TPID kali ini difokuskan pada pengendalian
inflasi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal tersebut
mempertimbangkan karakteristik inflasi dan letak kawasan sebagai daerah
perbatasan dengan tantangan geografis tersendiri.
Kebijakan pengendalian inflasi
pada kawasan tersebut difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran
distribusi dengan dukungan ketersediaan infrastruktur.
“Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama
untuk mendukung logistik, tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana
tersebut. TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan dan kemudian
beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ke depan inflasi ini perlu ditangani
secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa
dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan lainnya kepada daerah
untuk melakukan perluasan kerja sama antar daerah (KAD) intra kawasan guna
mengurangi disparitas harga dan mendistribusikan pasokan dari daerah
surplus ke daerah defisit.
Selain itu, optimalisasi pelaksanaan Operasi Pasar atau Bazar Pangan Murah
maupun KPSH juga perlu dilakukan untuk memastikan keterjangkauan harga dengan
melibatkan berbagai stakeholders.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga menekankan agar daerah dapat memanfaatkan
platform perdagangan digital untuk memperpendek rantai pasok dan mempermudah
akses ke konsumen.
Demikian juga dengan penguatan sarana prasarana penyimpanan produk hasil
panen, serta perluasan program tanam pekarangan sebagai program ketahanan
pangan tingkat rumah tangga.
“Kemudian optimalisasi belanja wajib perlinsos maupun BTT dan pengendalian
inflasi. TPID dapat melakukan pendampingan dalam optimalisasi anggaran dari
dana desa dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” jelas Menko
Airlangga.Selain komoditas pangan, secara historis sektor transportasi juga
mengalami peningkatanharga jelang akhir tahun.
Untuk itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah perlu memastikan
ketersediaan armada dan frekuensi penerbangan yang cukup untuk mengantisipasi
kenaikan permintaan di akhir tahun, serta melaksanakan komunikasi kebijakan
secara efektif dengan seluruh pihak guna menjaga ekspektasi inflasi pada momen
Natal dan Tahun Baru.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga akan mengevaluasi kebijakan fuel
surcharge untuk mengendalikan peningkatan tarif angkutan udara selama Natal
2022 dan Tahun Baru 2023.
Usai Rakortas TPIP-TPID tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penyaluran KUR
senilai Rp 3,1 miliar secara simbolis kepada 10 debitur KUR di wilayah
Pontianak guna mendukung ketahanan pangan.
Penyaluran dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara
Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Kalimantan Barat yang meliputi
sektor perdagangan atau industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain yakni Kepala Badan Pangan
Nasional, Gubernur Kalimantan Barat, Deputi I Kemenko Perekonomian, Asisten
Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Keselamatan
Perhubungan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan
Nasional, Perwakilan Kemenkeu, serta Perwakilan Pemerintah Daerah dan Kepala
Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Komentar
Posting Komentar