Presiden Joko Widodo atau Jokowi
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Pemilu).
Perppu yang ditandatangani Jokowi pada 12 Desember 2022 tersebut
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat Daerah Otonomi Baru (DOB)
Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat daya.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari,
memandang tidak ada kebutuhan yang genting perihal diterbitkannya Perppu Pemilu
itu.
"Pertama saya tidak melihat ada kebutuhan yang urgent ya,
sehingga diterbitkannya Perppu dalam konteks Pemilu," kata Feri
kepada Liputan6.com,
Rabu (14/12/2022).
Menurut Feri alasan DOB pun harusnya tidak menjadi persoalan
penerbitan Perppu Pemilu. Pasalnya, kata dia, Indonesia juga pernah punya
sejarah dimana DOB menunda pelaksanaan Pemilu.
"Misalnya kalau alasannya soal DOB menurut saya tidak ada persoalan.
Kalau secara otonomi baru tidak melakukan Pemilu karena kita sudah pernah
mencontohkan Kaltara, Kalimantan Utara dulu juga tidak melakukan Pemilu sebagai
provinsi baru," terang dia.
Lebih lanjut, Feri menjelaskan bahwa ada tiga syarat dikeluarkannya
sebuah Perppu. Pertama terkait kebutuhan yang perlu diselesaikan secara
perundangan-undangan sehingga lahirlah Perppu.
Kedua, karena tidak adanya hukum atau ada hukum tapi tidak
menyelesaikan masalah. Ketiga, karena memang dibutuhkan proses pembentukan
undang-undang atau yang setara dengan itu secara cepat.
"Tiga itu tidak menggambarkan Perppu yang baru," ujar
dia.
Kemudian, Feri menilai terdapat aturan tertentu di dalam Perppu
Pemilu yang berpotensi menguntungkan partai politik (parpol) tertentu. Semisal,
penambahan DOB yang ikut kontestasi Pemilu. Feri menyampaikan hal itu, juga
mempengaruhi faktor kemenangan seorang calon presiden.
"Artinya begini, akan ada yang memperoleh keuntungan dari
jumlah provinsi yang ditambah itu. Jadi mohon perlu dipertimbangkan baik- baik
dalam melihat Perppu ini. Apakah ini betul-betul kemanfaatan umum atau
kepentingan Pemilu yang sesaat saja," jelasnya.
Namun, Feri menuturkan apabila penyelenggaraan Pemilu di DOB
tetap dipaksakan, maka mau tidak mau Perppu Pemilu memang harus diterbitkan.
"Jadi logikanya akan direlasikan ke sana. Problematika yang
kita permasalahkan DOB itu tidak perlu dipaksakan harus ada representasi
Pemilunya," kata dia.
Feri menyampaikan sebagai provinsi baru DOB seharusnya melakukan
proses transisi terlebih dahulu sebelum menggelar Pemilu agar kesinambungan
bisa berjalan dan proses demokrasi bisa dilaksanakan secara baik.
"Tetapi ya tentu ada banyak logika yang dipaksakaan
terutama pembagian ini menjelang Pemilu. Kalau memang kajian DOB itu
betul-betul harus ada RDOB kan sebenarnya tujuannya sudah harus betul-betul
direncanakan dengan baik," ungkap dia.
Selanjutnya, Feri menilai adanya Perppu Pemilu akan
menguntungkan parpol lama. Namun, dapat menyebabkan kesulitan hingga merugikan
parpol lama.
"Tentu saja untuk partai yang lama akan lebih matang
mempersiapkan ini. Sementara partai-partai baru mungkin akan kesulitan karena
ada beban baru itu akan merugikan mereka di titik itu ya," katanya.
Beban baru bagi parpol lama yang dimaksud Feri diantaranya untuk
mempersiapkan keanggotaan pengurus partai di DOB. Dia memprediksi kemungkinan
parpol baru bakal melepaskan empat daerah DOB di Papua karena mempertimbangkan
jumlah penduduk yang tidak signifikan.
Komentar
Posting Komentar