Hal tersebut didalami tim penyidik
KPK saat memeriksa staf Akunting PT. Sumarecon Agung Yudith, karyawan PT.
Grahacipta Hadiprana Firduase Santiaji, dan staf Finance PT Summarecon Marcella
Devita. Mereka diperiksa di Gedung KPK pada Selasa, 12 Juni 2022 kemarin.
"Ketiga saksi hadir dan
didalami antara lain terkait dengan proses pencairan keuangan di PT SA
(Summarecin Agung) Tbk untuk pengajuan izin apartemen ke Pemkot
Yogyakarta," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu
(13/7/2022).
Selain itu, tim penyidik juga
menduga bukan hanya Haryadi Suyuti yang menerima suap dari PT. Summarecon
Agung. KPK menduga ada pihak lain yang turut menerima uang haram PT. Summarecon
Agung.
"Dikonfirmasi juga dugaan
adanya aliran uang untuk HS (Haryadi) dan beberapa pihak lainnya dalam proses
pengajuan izin apartemen dimaksud," kata Ali.
KPK menetapkan empat tersangka dalam
kasus ini, yakni eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana, dan sekretaris
pribadi Haryadi bernama Triyanto Budi Yuwono sebagai penerima suap.
Lalu tersangka pemberi suap yakni
Vice President Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono.
Sebelumnya, Direktur Proyek PT.
Sumarecon Agung Jason Lim dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) terkait aliran suap yang masuk ke mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi
Suyuti.
Jason Lim dicecar hal itu saat
diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah
Kota Yogyakarta. Jason Lim diperiksa di Gedung KPK pada Senin, 11 Juli 2022.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
menjelaskan konstruksi kasus dugaan suap Wali Kota Yogyakarta (2017-2022)
Haryadi Suyuti (HS).
Menurut dia, kasus dimulai pada
sekitar 2019. Saat itu, tersangka Oon Nusihono (ON) selaku Vice President Real
Estate PT Summarecon Agung Tbk melalui Dandan Jaya selaku Dirut PT JOP (Java
Orient Property), mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan). PT JOP
adalah anak usaha dari PT. Summarecon Agung Tbk.
"Mengatasnamakan PT JOP untuk
pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan
termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot
Yogyakarta," kata Alex saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Jumat 8 Juli 2022.
Kemudian, kata Alex, proses
permohonan izin berlanjut pada 2021 dan untuk memuluskan pengajuan permohonan
tersebut, Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara
intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat selaku
Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.
"Diduga ada kesepakatan antara
ON (Oon) dan HS (Haryadi) antara lain HS berkomitmen akan selalu 'mengawal'
permohonan izin IMB dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera
menerbitkan izin IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama
proses pengurusan izin berlangsung," kata Alex.
Dia
mengungkap, dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR,
ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuh, yaitu terdapat
ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan
posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.
Komentar
Posting Komentar