Puan Maharani: Belum Ada Pembicaraan Capres, Megawati Punya Hak Prerogatif

 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Politik Puan Maharani mengatakan, sampai saat ini partainya belum membicarakan siapapun yang akan diusung sebagai capres atau cawapres untuk Pilpres 2024.

Dia menuturkan, semuanya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mempunyai hak prerogatif.

"Tapi Ibu Ketua Umum mengatakan sesuai dengan amanat Kongres, Ketua Umum PDI Perjuangan mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa Capres dari PDI Perjuangan," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Selasa 21 Juni 2022.

Dia juga menjawab makna dibalik pernyataan Megawati di Rakernas yang memujinya dalam pelaksanaan tugas sebagai perempuan menjabat Ketua International Parliamentary Union (IPU).

Puan mengatakan bahwa itu bukanlah sinyal dirinya ditunjuk jadi capres.

"Lho kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa ini bukan karena anaknya lho. Oleh karena itu ini bukan sinyal," kata Puan.

Sudah Lama Tak Berkumpul

Puan mengatakan, dua tahun sudah para kader partai tidak berkumpul dalam satu acara karena pandemi. "Baru kali ini kita kumpul bercanda, ber-jokes-jokes dan disampaikan kepada kami juga bahwa harus semangat, harus semangat," kata Puan.

"Beliau (Megawati) tadi mengatakan sudah berumur tetapi tetap bersemangat ingin bersama-sana di dalam partai politik, kita harus bergotong royong untuk menjaga Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang lebih baik kedepannya," tambah Puan.

Sementara itu, terkait peluang komunikasi PDIP dengan parpol lain, Puan menyatakan partainya selalu membangun komunikasi.

"Sejak dari sekarang sudah dilakukan komunikasi politik dan di DPR kita selalu membangun komunikasi politik, di partai politik juga membangun komunikasi politik," ujar Puan.

Peluang Kerja Sama PDIP dengan Gerindra dan PKB

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, merespons soal peluang partainya bekerja sama dengan partai politik lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra yang telah sepakat berkoalisi untuk Pemilu 2024.

Menurut Puan, PDIP tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut dalam Pemilu 2024.

"Ya, mungkin saja," kata Puan di sela-sela acara Rakernas II PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Ketua DPR RI itu mengaitkan soal pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak bisa sendirian dalam membangun Indonesia.

Menurut Megawati, kata Puan, dibutuhkan kerja sama antar partai politik untuk pembangunan Indonesia ke depan.

"Ibu Ketum tadi mengatakan membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong," imbuhnya.

Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menanggapi terkait hasil audit Badan Pengelola Keuangan (BPK) soal sisa commitment fee atau uang komitmen Formula E Rp90,7 miliar yang belum dibayarkan.

Widi menyatakan tidak ada biaya tambahan untuk commitment fee ajang mobil balap listrik Formula E Jakarta.

Menurut dia, dari proses renegosiasi antara Jakpro dengan Formula E Operation (FEO) biaya komitmen yang telah disepakati yakni sebesar 12 juta poundsterling atau sekitar Rp218 miliar per tahunnya.

"Kan dari dulu 12 (juta GBP), per tahunnya 12," kata Widi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).

Dia menjelaskan, awalnya FEO selaku penyelenggara Formula E meminta commitment fee sebesar 20 juta poundsterling atau sekitar Rp364 miliar per tahun.

Namun, Widi tak menampik bahwa memang masih ada biaya sebesar 5 juta poundsterling atau Rp90,7 miliar yang harus dibayarkan oleh Jakpro.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru membayarkan biaya yang ada sebesar 31 juta poundsterling atau Rp560 miliar.