Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP)
bidang Politik Puan Maharani mengatakan, sampai saat ini
partainya belum membicarakan siapapun yang akan diusung sebagai capres atau
cawapres untuk Pilpres 2024.
Dia menuturkan, semuanya berada di tangan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mempunyai hak
prerogatif.
"Tapi Ibu Ketua Umum mengatakan
sesuai dengan amanat Kongres, Ketua Umum PDI Perjuangan mempunyai hak
prerogatif untuk menentukan siapa Capres dari PDI Perjuangan," kata Puan
di Sekolah Partai PDIP, Selasa 21 Juni 2022.
Dia juga menjawab makna dibalik
pernyataan Megawati di Rakernas yang memujinya dalam pelaksanaan tugas sebagai
perempuan menjabat Ketua International Parliamentary Union (IPU).
Puan mengatakan bahwa itu bukanlah
sinyal dirinya ditunjuk jadi capres.
"Lho kan tadi sudah disampaikan
oleh Ibu Megawati bahwa ini bukan karena anaknya lho. Oleh karena itu ini bukan
sinyal," kata Puan.
Sudah Lama Tak Berkumpul
Puan mengatakan, dua tahun sudah para kader partai tidak berkumpul dalam
satu acara karena pandemi. "Baru kali ini kita kumpul bercanda,
ber-jokes-jokes dan disampaikan kepada kami juga bahwa harus semangat, harus
semangat," kata Puan.
"Beliau (Megawati) tadi mengatakan sudah berumur tetapi tetap
bersemangat ingin bersama-sana di dalam partai politik, kita harus bergotong
royong untuk menjaga Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang lebih baik
kedepannya," tambah Puan.
Sementara itu, terkait peluang komunikasi PDIP dengan parpol lain, Puan
menyatakan partainya selalu membangun komunikasi.
"Sejak dari sekarang sudah dilakukan komunikasi politik dan di DPR kita
selalu membangun komunikasi politik, di partai politik juga membangun
komunikasi politik," ujar Puan.
Peluang Kerja Sama PDIP dengan Gerindra dan PKB
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, merespons soal peluang
partainya bekerja sama dengan partai politik lain, seperti Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) dan Gerindra yang telah sepakat berkoalisi untuk Pemilu 2024.
Menurut Puan, PDIP tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dua
partai tersebut dalam Pemilu 2024.
"Ya, mungkin saja," kata Puan di sela-sela acara
Rakernas II PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Ketua DPR RI itu mengaitkan soal pesan Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri, bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak bisa
sendirian dalam membangun Indonesia.
Menurut Megawati, kata Puan, dibutuhkan kerja sama antar partai politik
untuk pembangunan Indonesia ke depan.
"Ibu Ketum tadi mengatakan membangun Indonesia tidak bisa sendirian,
harus gotong royong," imbuhnya.
Direktur Utama Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro)
Widi Amanasto menanggapi terkait hasil audit Badan Pengelola Keuangan (BPK)
soal sisa commitment fee atau uang komitmen Formula E Rp90,7 miliar yang
belum dibayarkan.
Widi menyatakan tidak ada biaya
tambahan untuk commitment fee ajang mobil balap listrik Formula
E Jakarta.
Menurut dia, dari proses renegosiasi
antara Jakpro dengan Formula E Operation (FEO) biaya komitmen yang telah
disepakati yakni sebesar 12 juta poundsterling atau sekitar Rp218 miliar per
tahunnya.
"Kan dari dulu 12 (juta GBP),
per tahunnya 12," kata Widi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa
(21/6/2022).
Dia menjelaskan, awalnya FEO selaku
penyelenggara Formula E meminta commitment fee sebesar 20 juta poundsterling
atau sekitar Rp364 miliar per tahun.
Namun, Widi tak menampik bahwa
memang masih ada biaya sebesar 5 juta poundsterling atau Rp90,7 miliar yang
harus dibayarkan oleh Jakpro.
Pasalnya,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru membayarkan biaya yang ada sebesar 31 juta
poundsterling atau Rp560 miliar.
Komentar
Posting Komentar