Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam saksi terkait kasus dugaan tindak
pidana korupsi dalam impor baja atau besi,
baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021, untuk
tersangka korporasi PT Intisumber Bajasakti (IB) dan PT Duta Sari Sejahtera
(DSS).
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi
pemberkasan dalam Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau
baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021," tutur
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana
dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).
Para saksi yang diperiksa adalah Ryan Laurezi selaku Komisaris PT Intisumber
Bajasakti, Rosalonda selaku Komisaris Utama PT Intisumber Bajasakti, dan
Eddward Thejasurya Lim selaku Direktur Utama PT Intisumber Bajasakti.
Kemudian Daniel Laurenzi selaku Direktur PT Intisumber Bajasakti, Hendra
selaku Direktur PT Duta Sari Sejahtera, dan Agung Anugerah selaku Komisaris PT
Duta Sari Sejahtera.
Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menetapkan satu lagi tersangka
kasus dugaan tindak pidana korupsi impor baja
atau besi, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, tersangka adalah BHL
selaku owner atau pemilik Meraseti Group yakni PT Meraseti Logistic Indonesia,
PT Meraseti Transportasi Indonesia, PT Meraseti Maritim Indonesia, PT Meraseti
Digital Kreatif, PT Meraseti Konsultama Indonesia, PT Meraseti Bakti Nusantara,
PT Meraseti Anugerah Utama, dan lainnya.
"Menetapkan BHL sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana
korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun
2016 sampai dengan 2021," tutur Ketut dalam keterangannya, Kamis
(2/6/2022).
Untuk mempercepat proses penyidikan, lanjut Ketut, tersangka langsung
ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Nomor: PRIN-25/F.2/Fd.2/06/2022.
"Selama 20 hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 21
Juni 2022," kata Ketut.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam tersangka korporasi
atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam impor baja atau besi, baja paduan
dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)
Kejagung, Supardi, menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan penyidik pada
pada Jumat, 27 Mei 2022.
"Tim jaksa pada Jampidsus menetapkan enam tersangka korporasi antara
lain PT BES, DSS, IB, JAK, PA, PMU, sebagai tersangka tindak pidana korupsi
dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai
dengan 2021," terang Supardi di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa
31 Mei 2022.
Adapun enam tersangka korporasi dalam kasus korupsi impor baja ini adalah PT
Jaya Arya Kemuning (JAK), PT Duta Sari Sejahtera (DSS), PT Intisumber Bajasakti
(IB), PT Prasasti Metal Utama (PMU), PT Bangun Era Sejahtera (BES), dan PT
Perwira Adhitama (PA).
Dari hasil penyelidikan, lanjut Supardi, sejak 2016-2021 enam perusahaan itu
mengimpor baja paduan menggunakan Surat Penjelasan (Sujel) atau pengecualian
perijinan impor tanpa PI dan LS.
"Surat Penjelasan diterbitkan oleh Direktur Impor atau Direktorat
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI atas dasar
permohonan dari importir, dengan alasan untuk digunakan dalam rangka pengadaan
material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan, dengan dalih ada
perjanjian kerja sama dengan perusahaan BUMN," jelas dia.
Perusahaan BUMN yang dimaksud adalah PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT
Nindya Karya, dan PT Pertamina Gas.
Adapun berdasarkan keterangan dari empat perusahaan BUMN itu, ternyata tidak
pernah ada atau pun melakukan kerja sama pengadaan material besi, baja, dan
baja paduan dengan enam importir tersebut seperti yang tertera dalam surat
permohonan maupun Sujel yang diterbitkan Dirjen Daglu Kemendag.
Diduga enam importir tersebut juga melakukan impor baja paduan dengan
menggunakan Surat Penjelasan tanggal 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan
proyek pembangunan jalan dan jembatan, padahal dalam kenyataannya proyek jalan
dan jembatan yang dimaksud sudah selesai dibangun pada tahun 2018,"
katanya.
Lebih lanjut, hasil penyelidikan menemukan adanya indikasi penyimpangan
penggunaan Sujel terkait pengecualian perijinan importasi besi atau baja, baja
paduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh enam importir tersebut.
"Selama penyelidikan telah
didapatkan keterangan dari 23 orang saksi dan bukti lain berupa 84 dokumen
terkait importasi besi atau baja, baja paduan dan produk Turunannya tahun 2016
sampai dengan 2021," papar Supardi.
Komentar
Posting Komentar