Anggota DPR RI Lasmi Indaryani
dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proses
penganggaran untuk pengadaan beberapa proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Banjarnegara.
Lasmi Indaryani
yang merupakan legislator Partai Demokrat itu dicecar tim penyidik saat
diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
san keterlibatan dalam proyek pengadaan dan penerimaan Gratifikasi yang
menjerat sang ayah, Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.
Lasmi diperiksa kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Selasa 14 Juni
2022.
"Lasmi Indaryani
(anggota DPR RI), hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses
penganggaran untuk pengadaan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara tahun
2019-2021," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu
(15/6/2022).
KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi
Sarwono. KPK menduga ada tindak pidana lain yang dilakukan Budhi Sarwono.
"Dalam pengusutan penyidikan perkara awal, tim penyidik KPK berdasarkan
adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana
lain yang diduga dilakukan oleh Tersangka BS (Budhi Sarwono) dan lainnya,"
ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).
Ali mengatakan, pidana lain yang diduga melibatkan Budhi yakni terkait
proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Ali menyebut Budhi diduga
menerima gratifikasi dan tak melapornya ke KPK selama 30 hari kerja
pasca-penerimaan gratifikasi.
"Yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara yang
dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses
pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021
dan dugaan penerimaan gratifikasi," kata Ali.
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono divonis 8 tahun penjara denda Rp
700 juta subsider 6 bulan kurungan. Budhi dinilai terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek di Kabupaten Banjarnegara
tahun 2017 hingga 2018.
Tak hanya Budhi, vonis 8 tahun penjara juga ditujukan kepada Kedy Afandi
selaku orang kepercayaan Budhi.
"Pidana masing-masing 8 tahun dan denda Rp 700 juta subsider 6
bulan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis
(9/6/2022).
Vonis tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN)
Semarang. Sidang dipimpin Hakim Ketua Rochmad dengan Hakim Anggota Rajendra dan
Lujianto. Panitera pengganti yakni Endang Hartiningsih.
Ali menyebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menyatakan Budhi dan
Kedy terbukti melanggar Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65
ayat (1) KUHP.
Namun hakim membebaskan keduanya dari
Pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat KUHP.
Hakim menilai perbuatan gratifikasi keduanya tak terbukti.
Komentar
Posting Komentar