Menurut Zainut, sebagai
organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian
Agama (Kemenag). Begitu juga sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial
keagamaan juga tidak terdaftar di Kemenag.
"Khilafatul Muslimin merupakan gerakan keagamaan yang gigih
mempropagandakan dan mengampanyekan sistem khilafah di Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan ingin mengganti konsep negara Pancasila dan NKRI yang sudah
menjadi kesepakatan bangsa. Sehingga gerakan tersebut harus segera ditindak
karena dapat mengancam keselamatan negara," ujar dia.
Menurut keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2006 di Pondok
Pesantren Gontor Ponorogo, pendirian negara NKRI adalah upaya final bangsa
Indonesia. Untuk itu, segala bentuk penglhianatan terhadap kesepakatan bangsa
dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan RI yang sah, dalam
pandangan Islam termasuk bughat.
"Sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh
negara," ucap Zainut.
Masalah khilafah sering dipahami sebagian orang secara salah. Seakan
khilafah itu hanya satu-satunya konsep pemerintahan yang sesuai dengan ajaran
Islam dan wajib hukumnya untuk diperjuangkan dan ditegakkan.
"Sementara konsep pemerintahan selain khilafah dianggap salah dan
sesat, bahkan ada yang menganggap sebagai thaghut (berhala) yang harus
diperangi," kata dia.
Pemahaman seperti itu adalah
pemahaman berdasarkan pada teks al-Hadits dan al-Qur'an secara harfiyah dan
tekstual. Tidak memahami teks al-Hadits dan al-Qur'an secara substantif dan
kontekstual, sehingga menjurus pada pemahaman yang sempit, menyesatkan dan bisa
membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
"Ijtima Ulama Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 lalu menyatakan khilafah bukan satu-satunya
model/sistem pemerintahan yang diakui dan dipraktikkan dalam Islam,"
terang Zainut.
Dalam dunia Islam, dia
mengingumbuhkan, terdapat beberapa model/sistem pemerintahan seperti: monarki,
keemiran, kesultanan, dan republik. Indonesia sendiri memilih sistem
pemerintahan republik berdasarkan Pancasila dan itu sah menurut syariat Islam.
"Konsep Khilafah yang diusung
kelompok seperti ISIS, HTI dan kelompok Khilafatul Muslimin bertentangan dengan
konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan konsep itu akan
menimbulkan benturan antarkelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI
sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia," terang
dia.
Para pendukung konsep Khilafah
tersebut cenderung bersifat puritan, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang
lain, sehingga berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antarasesama
warga bangsa,” Zainut mengimbuhkan.
Untuk
itu, Ia mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh propaganda
dan kampanye khilafah oleh kelompok apa pun. Konsep negara Pancasila merupakan
bentuk final dari hasil ijtihad para ulama yang paling pas dan sesuai dengan
bangsa Indonesia yang plural, bhinneka dan beragam baik suku, ras, budaya,
bahasa dan agama.
Komentar
Posting Komentar