Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan lima berkas perkara atas lima
tersangka kasus mafia minyak goreng,
dalam hal ini perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor
Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,
ke Direktorat Penuntutan pada Jampidsus untuk diteliti sesuai Pasal 110 ayat
(1) KUHAP.
"Selanjutnya berkas perkara tersebut akan dilakukan penelitian oleh
Jaksa Peneliti (P16) yang ditunjuk dalam jangka waktu tujuh hari untuk
menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara
formil maupun materiil (P18) dan tujuh hari untuk memberikan petunjuk (P19)
apabila berkas perkara belum lengkap," tutur Kapuspenkum Kejagung
Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (15/6/2022).
Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) selaku Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA (SM)
selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, dan Master Parulian
Tumanggor (MPT) selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia.
Kemudian Pierre Togar Sitanggang (PTS) selaku General Manager di Bagian
General Affair PT Musim Mas, dan Lin Che Wei (LCW) selaku Penasihat
Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.
Mereka disangkakan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan satu
tersangka baru dalam kasus mafia minyak goreng. Penetapan ini terkait perkara
dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan
turunannya pada Januari 2021 hingga Maret 2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin
membeberkan peran dari tersangka Lin Che Wei selaku Penasihat Kebijakan/Analisa
pada Independent Research & Advisory Indonesia.
"Peran tersangka yaitu tersangka
bersama-sama dengan tersangka IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan RI mengondisikan pemberian izin Persetujuan
Ekspor (PE) di beberapa perusahaan," tutur Burhanuddin dalam
keterangannya, Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Tersangka pun langsung dilakukan
penahanan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022
dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022
tanggal 17 Mei 2022.
"Satu orang tersangka yang
dilakukan penahanan yaitu LCW alias WH selaku pihak swasta yang diperbantukan
di Kementerian Perdagangan RI," jelas dia.
Pada
kasus ini, Lin Che Wei disangkakan melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.
Komentar
Posting Komentar