Direktur Operasi dan Produksi Timah (TINS) Diberhentikan Sementara, Ada Apa?

  Emiten anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara Direktur Operasi dan Produksi Nur Adi Kuncoro terhitung sejak 13 Oktober 2025. Manajemen TINS tidak menjelaskan secara rinci penyebab pemberhentian Nur Adi Kuncoro dari posisi tersebut. Bila merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Nur Adi Kuncoro diberhentikan dari jabatannya untuk sementara karena terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.  "Perusahaan memberikan tugas kepada Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan Produksi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan ditetapkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat," tulis Division Head Corporate Secretary Timah Rendi Kurniawan dalam keterbukaan informasi, Rabu (15/10/2025) malam. Pihak TINS merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan unt...

Menteri Airlangga Rayu Sri Mulyani Hapus Pajak Kayu


Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tengah melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mau membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kayu log alias kayu mentah sebelum diolah menjadi produk kayu. Ini dilakukan untuk mendukung daya saing dan kinerja ekspor kayu dan produk kayu nasional.

Hal ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peningkatan ekspor mebel, kayu, dan rotan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (10/9).

Darmin mengatakan lobi dilakukan Airlangga setelah mendengar keluhan dari para pengusaha bahwa PPN sebesar 10 persen membuat kayu mentah asal Indonesia lebih mahal ketimbang negara lain.


"Pengusaha keluhkan kayu log kena PPN, sehingga pengolah kayu harus bayar PPN 10 persen juga. Nah, tadi menteri perindustrian bilang sedang dibahas dengan menteri keuangan untuk me-nol-kan," ungkap Darmin, Selasa (10/9).
Kendati begitu, Darmin belum bisa memberi sinyal apakah keinginan Airlangga akan direstui Sri Mulyani. Ia juga tidak tahu ihwal target waktu implementasi kebijakan tersebut.

Namun, ia memastikan pembahasan ini akan dipercepat pemerintah karena ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ekspor kayu dan produk kayu Indonesia bisa merebut pasar dunia yang belakangan ditinggalkan oleh China.

Terlebih, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia dianggap berpeluang besar merangsek masuk pasar Amerika Serikat. Tak heran, sebab AS tengah mengenakan tarif bea masuk impor hingga 25 persen kepada kayu dan produk kayu dari China.

"Karena ini lebih banyak bicarakan industri, ya nanti menteri perindustrian yang harus sambungkan mengenai ini dan follow up-nya. Pokoknya tadi banyak yang diminta," ucap mantan direktur jenderal pajak itu.
Sebelumnya, Jokowi mengaku telah mendapat 'bisikan' dari Bank Dunia mengenai potensi industri kayu dan produk kayu di tengah kemelut perang dagang AS dan China.

Untuk itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut ingin para menteri bisa segera meracik kebijakan yang mampu mendorong daya saing dan kinerja ekspor sektor tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha bisa fokus meningkatkan produktivitas dengan produk yang lebih unggul dibanding produk serupa milik negara lain.

"Saya mendapat informasi yang sangat detail dari World Bank bahwa sekarang ini, mebel, produk kayu, dan rotan, itu adalah kesempatan besar untuk masuk ke pasar, terutama yang berkaitan dengan perang dagang," ujar Jokowi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cermati Rekomendasi Saham Pilihan Analis untuk Senin (3/3) Usai IHSG Terjun ke 6.270

Bitcoin Menuju US$115.000, Tapi Tangan Tak Terlihat Dealer Bisa Redam Rally

Harga Emas di Pegadaian, Siang Ini Senin 12 Februari 2024, Cek Daftarnya di Sini