Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT)

  Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT) yang sebelumnya bernama PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, resmi memasuki babak baru setelah seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) disetujui pemegang saham. RUPSLB yang digelar di Hotel Manhattan, Jakarta, pada 14 September 2026 menyetujui enam mata acara, termasuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), perubahan nama perseroan, perubahan pengendali, perubahan Anggaran Dasar, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan sekaligus membangun fondasi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Melalui PMTHMETD, perseroan akan melakukan penambahan modal dengan nilai mencapai Rp1,024 triliun. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Sebagian digunakan untuk mengonversi kewajiban perseroan kepada dua kreditur menjadi saham baru. Kewajiban ...

Menteri Airlangga Rayu Sri Mulyani Hapus Pajak Kayu


Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tengah melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mau membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kayu log alias kayu mentah sebelum diolah menjadi produk kayu. Ini dilakukan untuk mendukung daya saing dan kinerja ekspor kayu dan produk kayu nasional.

Hal ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peningkatan ekspor mebel, kayu, dan rotan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (10/9).

Darmin mengatakan lobi dilakukan Airlangga setelah mendengar keluhan dari para pengusaha bahwa PPN sebesar 10 persen membuat kayu mentah asal Indonesia lebih mahal ketimbang negara lain.


"Pengusaha keluhkan kayu log kena PPN, sehingga pengolah kayu harus bayar PPN 10 persen juga. Nah, tadi menteri perindustrian bilang sedang dibahas dengan menteri keuangan untuk me-nol-kan," ungkap Darmin, Selasa (10/9).
Kendati begitu, Darmin belum bisa memberi sinyal apakah keinginan Airlangga akan direstui Sri Mulyani. Ia juga tidak tahu ihwal target waktu implementasi kebijakan tersebut.

Namun, ia memastikan pembahasan ini akan dipercepat pemerintah karena ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ekspor kayu dan produk kayu Indonesia bisa merebut pasar dunia yang belakangan ditinggalkan oleh China.

Terlebih, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia dianggap berpeluang besar merangsek masuk pasar Amerika Serikat. Tak heran, sebab AS tengah mengenakan tarif bea masuk impor hingga 25 persen kepada kayu dan produk kayu dari China.

"Karena ini lebih banyak bicarakan industri, ya nanti menteri perindustrian yang harus sambungkan mengenai ini dan follow up-nya. Pokoknya tadi banyak yang diminta," ucap mantan direktur jenderal pajak itu.
Sebelumnya, Jokowi mengaku telah mendapat 'bisikan' dari Bank Dunia mengenai potensi industri kayu dan produk kayu di tengah kemelut perang dagang AS dan China.

Untuk itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut ingin para menteri bisa segera meracik kebijakan yang mampu mendorong daya saing dan kinerja ekspor sektor tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha bisa fokus meningkatkan produktivitas dengan produk yang lebih unggul dibanding produk serupa milik negara lain.

"Saya mendapat informasi yang sangat detail dari World Bank bahwa sekarang ini, mebel, produk kayu, dan rotan, itu adalah kesempatan besar untuk masuk ke pasar, terutama yang berkaitan dengan perang dagang," ujar Jokowi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini