Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

Pemerintah Atur Strategi Hadapi Risiko Resesi Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tengah mengatur strategi untuk memperkuat ekonomi dalam negeri di tengah risiko resesi ekonomi global. Ia tak menampik risiko resesi global mulai menghantui.

Strategi yang disusun pemerintah, lanjut Darmin, agar ekonomi nasional tak terdampak gejolak ekonomi global, sehingga masih bisa tumbuh positif. "Ada atau tidak resesi, kami harus mempersiapkan diri, membenahinya. Ibaratnya, sedia payung sebelum hujan," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9).

Kendati demikian, ia enggan merinci berbagai jurus yang sedang disiapkan. Yang pasti, ia menekankan jurus tersebut merupakan kombinasi kebijakan yang melibatkan regulator industri keuangan, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut risiko perlambatan dan resesi ekonomi semakin hari semakin terlihat.
"Resesi global sudah terjadi di beberapa negara, seperti Turki, Argentina, dan Afrika Selatan. Mereka sudah mengalami, pasti ini berimbas ke banyak negara. Jadi, sekarang kita (Indonesia) harus melihat risiko itu dan mengantisipasi," katanya.

Karenanya, sambung dia, pemerintah berusaha menciptakan kebijakan yang mampu memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri. Misalnya, dengan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.

Maklum, sumbangan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar berasal dari indikator konsumsi rumah tangga. Cara lain, dengan memastikan agar inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok tetap terjaga rendah.

"Pemerintah juga mendorong investasi, pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional harus dilaksanakan untuk mendorong pergerakan investasi," terang Bambang.
Namun demikian, mantan menteri keuangan itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa mencapai kisaran 5,1 persen sampai 5,2 persen sampai akhir tahun nanti.

Sebelumnya, Bank Dunia melalui paparan yang beredar di publik memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 4,9 persen pada 2020. Bahkan, lembaga ekonomi internasional itu memproyeksi ekonomi Tanah Air kian suram hingga menyentuh 4,6 persen pada 2022.

Ini terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tengah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China serta memanasnya tensi geopolitik di sejumlah kawasan.

"Perlambatan ekonomi global menyebabkan harga komoditas lebih rendah yang akan menekan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih jauh lagi," tulis Bank Dunia dalam paparannya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini