Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT)

  Emiten telekomunikasi, PT Remitra Global International Tbk (MKNT) yang sebelumnya bernama PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, resmi memasuki babak baru setelah seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) disetujui pemegang saham. RUPSLB yang digelar di Hotel Manhattan, Jakarta, pada 14 September 2026 menyetujui enam mata acara, termasuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), perubahan nama perseroan, perubahan pengendali, perubahan Anggaran Dasar, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan sekaligus membangun fondasi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Melalui PMTHMETD, perseroan akan melakukan penambahan modal dengan nilai mencapai Rp1,024 triliun. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Sebagian digunakan untuk mengonversi kewajiban perseroan kepada dua kreditur menjadi saham baru. Kewajiban ...

Komisi V Usul Pemerintah Gelontorkan Rp20 Triliun untuk BMKG


PT.Bestprofit - Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido menyarankan agar pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp20 triliun kepada Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Untuk BMKG saja Rp20 triliun, BMKG," ujar Rendy, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (3/1).

Rendy menilai angka tersebut ideal untuk BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait peringatan dini bencana saat terjadi fenomena alam.


"Kan yang potensi, potensi untuk memberitahu keadaan (saat terjadi bencana) ini termasuk dengan teman-teman geofisika," ujarnya.
Rendy mengatakan negara-negara di dunia memberikan anggaran yang besar kepada badan sejenis BMKG.

"Sebenarnya di luar negeri itu dua sampai tiga persen dari APBN mereka," ujarnya.

Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG adalah Rp1,75 triliun. Angka itu naik 9,37 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kendati mengalami kenaikan anggaran, angka itu disebutkan masih terbilang kecil untuk BMKG. Menurut Rendy, BMKG bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar dari itu.

"Itu sebenarnya (anggarannya kecil) karena mereka telat memberitahu kepada kita," kata Rendy.

Sementara itu, Kepala Deputi Geofisika BMKG Muhammad Sadly mengatakan usulan komisi V terkait jumlah anggaran untuk BMKG terlalu besar. Berbeda dengan pendapat Rendy, menurut Sadly kebutuhan lembaganya tidak mencapai Rp20 triliun.

"Rp20 triliun itu mungkin untuk semua, kalau untuk BMKG terlalu besar mungkin itu untuk institusi lain karena kami enggak jalan sendiri saja," ucap Sadly.

"Yang kami ajukan Rp7 triliun itu tidak fix karena itu kita ajukan lagi bisa saja bertambah lagi karena kebutuhan untuk sosialisasi lagi karena itu belum tentu," ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini