Direktur Operasi dan Produksi Timah (TINS) Diberhentikan Sementara, Ada Apa?

  Emiten anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara Direktur Operasi dan Produksi Nur Adi Kuncoro terhitung sejak 13 Oktober 2025. Manajemen TINS tidak menjelaskan secara rinci penyebab pemberhentian Nur Adi Kuncoro dari posisi tersebut. Bila merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Nur Adi Kuncoro diberhentikan dari jabatannya untuk sementara karena terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.  "Perusahaan memberikan tugas kepada Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan Produksi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan ditetapkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat," tulis Division Head Corporate Secretary Timah Rendi Kurniawan dalam keterbukaan informasi, Rabu (15/10/2025) malam. Pihak TINS merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan unt...

Komisi V Usul Pemerintah Gelontorkan Rp20 Triliun untuk BMKG


PT.Bestprofit - Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido menyarankan agar pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp20 triliun kepada Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Untuk BMKG saja Rp20 triliun, BMKG," ujar Rendy, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (3/1).

Rendy menilai angka tersebut ideal untuk BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait peringatan dini bencana saat terjadi fenomena alam.


"Kan yang potensi, potensi untuk memberitahu keadaan (saat terjadi bencana) ini termasuk dengan teman-teman geofisika," ujarnya.
Rendy mengatakan negara-negara di dunia memberikan anggaran yang besar kepada badan sejenis BMKG.

"Sebenarnya di luar negeri itu dua sampai tiga persen dari APBN mereka," ujarnya.

Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG adalah Rp1,75 triliun. Angka itu naik 9,37 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kendati mengalami kenaikan anggaran, angka itu disebutkan masih terbilang kecil untuk BMKG. Menurut Rendy, BMKG bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar dari itu.

"Itu sebenarnya (anggarannya kecil) karena mereka telat memberitahu kepada kita," kata Rendy.

Sementara itu, Kepala Deputi Geofisika BMKG Muhammad Sadly mengatakan usulan komisi V terkait jumlah anggaran untuk BMKG terlalu besar. Berbeda dengan pendapat Rendy, menurut Sadly kebutuhan lembaganya tidak mencapai Rp20 triliun.

"Rp20 triliun itu mungkin untuk semua, kalau untuk BMKG terlalu besar mungkin itu untuk institusi lain karena kami enggak jalan sendiri saja," ucap Sadly.

"Yang kami ajukan Rp7 triliun itu tidak fix karena itu kita ajukan lagi bisa saja bertambah lagi karena kebutuhan untuk sosialisasi lagi karena itu belum tentu," ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cermati Rekomendasi Saham Pilihan Analis untuk Senin (3/3) Usai IHSG Terjun ke 6.270

Bitcoin Menuju US$115.000, Tapi Tangan Tak Terlihat Dealer Bisa Redam Rally

Harga Emas di Pegadaian, Siang Ini Senin 12 Februari 2024, Cek Daftarnya di Sini