Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

Komisi V Usul Pemerintah Gelontorkan Rp20 Triliun untuk BMKG


PT.Bestprofit - Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido menyarankan agar pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp20 triliun kepada Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Untuk BMKG saja Rp20 triliun, BMKG," ujar Rendy, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (3/1).

Rendy menilai angka tersebut ideal untuk BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait peringatan dini bencana saat terjadi fenomena alam.


"Kan yang potensi, potensi untuk memberitahu keadaan (saat terjadi bencana) ini termasuk dengan teman-teman geofisika," ujarnya.
Rendy mengatakan negara-negara di dunia memberikan anggaran yang besar kepada badan sejenis BMKG.

"Sebenarnya di luar negeri itu dua sampai tiga persen dari APBN mereka," ujarnya.

Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG adalah Rp1,75 triliun. Angka itu naik 9,37 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kendati mengalami kenaikan anggaran, angka itu disebutkan masih terbilang kecil untuk BMKG. Menurut Rendy, BMKG bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar dari itu.

"Itu sebenarnya (anggarannya kecil) karena mereka telat memberitahu kepada kita," kata Rendy.

Sementara itu, Kepala Deputi Geofisika BMKG Muhammad Sadly mengatakan usulan komisi V terkait jumlah anggaran untuk BMKG terlalu besar. Berbeda dengan pendapat Rendy, menurut Sadly kebutuhan lembaganya tidak mencapai Rp20 triliun.

"Rp20 triliun itu mungkin untuk semua, kalau untuk BMKG terlalu besar mungkin itu untuk institusi lain karena kami enggak jalan sendiri saja," ucap Sadly.

"Yang kami ajukan Rp7 triliun itu tidak fix karena itu kita ajukan lagi bisa saja bertambah lagi karena kebutuhan untuk sosialisasi lagi karena itu belum tentu," ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini