Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Johanis Tanak bakal meminta tim lembaga antirasuah melakukan
gelar perkara atau ekspose kasus kardus durian yang menyeret nama Ketua Umum
PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat
masih menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).
Johanis menyatakan, ekspose kasus kardus durian ini diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya
tindak pidana yang diduga dilakukan Cak Imin.
Saya berharap ada dulu ekspose, biar kita lihat apakah nanti ada
bukti yang cukup untuk ditingkatkan (ke penyidikan) atau tidak, ini kan perlu
satu kepastian hukum juga," ujar Johanis Tanak di Gedung KPK, Jakarta,
Senin (21/11/2022).
Johanis mengaku belum mengetahui secara pasti kronologi dan
konstruksi kasus kardus durian ini. Namun, Johanis meminta ekspose digelar demi
mendapatkan kepastian hukum.
"Saya berharap ke depan ini dicoba dipaparkan lagi, atau
dalam istilah kepolisian digelar, atau di kejaksaan diekspose lagi. Ya kita
lihat, apakah perbuatannya ini terindikasi korupsi atau tidak? Kalau tidak, ya
kita katakan tidak, kalau iya kita tingkatkan, sehingga ada kepastian hukum dan
ada keadilan, sebagaimana tujuan hukumnya," kata pimpinan baru KPK ini.
Menurut komisioner pengganti Lili Pintauli Siregar ini,
kepastian hukum merupakan hal yang penting. Dia memastikan jangan sampai orang
yang diduga terlibat tersandera atas perbuatan yang ternyata tidak
dilakukannya.
"Artinya di sini tidak sesuai dengan tujuan hukum adanya
kepastian, keadilan, kemanfaatan. Kalau begini kan tiada kepastian. Nah, kalau
tiada kepastian, tiada keadilan," kata Johanis menandaskan.
Sementara itu, Ketua KPK Komjen
Pol (Purn) Firli Bahuri kembali menyingung kasus kardus durian yang diduga
menyeret Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak
Imin. Firli menyebut kasus tersebut masih menjadi perhatian institusinya hingga
saat ini.
"Perkara lama yang disebut kardus durian ini juga menjadi
perhatian kita bersama," ujar Firli dalam keterangannya, Jumat
(28/10/2022).
Firli meminta masyarakat terus mengawal penanganan kasus
tersebut. Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini berjanji pihaknya bakal
terbuka dalam tahapan pengembangan kasus ini.
"Tolong kawal KPK, ikuti perkembangannya. KPK pastikan
setiap perkara pasti disampaikan kepada rekan-rekan semua," kata Firli.
Firli mengklaim, KPK bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku
sesuai dengan undang-undang. Firli mengklaim tidak pernah menargetkan seseorang
untuk dijadikan tersangka.
"Tugas KPK, penyidik mengumpulkan keterangan, mencari
bukti-bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana, baru kita temukan
tersangka. Di saat itu lah kita umumkan kepada rekan-rekan semua," kata
dia.
Komentar
Posting Komentar