Menteri Koordinator bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memastikan, kasus
pemerkosaan terhadap ND, pegawai di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (Kemenkop
UKM) akan terus dilanjutkan.
Dia menegaskan bahwa surat perintah penghentian penyidikan (SP3)
yang sempat diterbitkan Polres Bogor dalam kasus pemerkosaan ini akan dicabut.
Keputusan ini diambil Mahfud Md usai menggelar rapat bersama
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kabareskrim Polri, Kompolnas,
Kejaksaan Agung, Kemenkop UKM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPA).
"Memutuskan bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai
di Kementerian Koperasi dan UKM yang korbannya bernama ND dilanjutkan proses
hukumnya dan dibatalkan SP3-nya," ujar Mahfud Md dalam keterangannya,
Selasa (22/11/2022).
Mahfud pun meminta agar empat tersangka, N, MR, WH, ZP dan tiga
saksi A, T, dan H yang diduga terlibat untk terus diproses secara hukum. Dia
meminta mereka diseret ke meja hijau untuk membuktikan peristiwa di hadapan
majelis hakim.
Menurut Mahfud Md, alasan SP3 yang
sempat dikeluarkan Polres Bogor terkait kasus ini tidak bisa dibenarkan.
"Alasan SP3 karena pencabutan laporan itu tidak benar
secara hukum, dalam hukum itu laporan tidak bisa dicabut, yang bisa dicabut itu
pengaduan, kalau laporan, kepolisian harus mendalami, kalau tidak cukup bukti
tanpa dicabut pun bisa dihentikan perkaranya, tapi kalau cukup bukti, meski yang
lapor mencabut, maka perkara harus diteruskan," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan perbedaan
antara laporan dengan pengaduan. Menurut Mahfud, suatu kasus yang bermula dari
laporan, polisi harus terus mengusutnya jika bukti cukup. Sedangkan pengaduan
bisa dihentikan jika yang mengadu mencabut aduan.
Sementara terkait dengan penghentian penyidikan karena
restorative justice, Mahfud menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan terhadap
kasus yang ancaman hukumannya tinggi.
"Restorative justive itu hanya berlaku untuk tindak pidana
tertentu yang sifatnya ringan, misalnya delik aduan, kalau kejahatan serius
kalau ancaman 4 atau 5 tahun lebih itu tidak ada restorative justice, korupsi,
pembunuhan, perampokan harus terus dibawa ke pengadilan," kata dia.
"Ini orang banyak salah kaprah, restorative justice itu
sudah ada pedomannya di MA, Kejagung, Kepolisianm restorative justice itu bukan
sembarang tindak pidana orang mau berdamai terus kasusnya ditutup, tidak
bisa," Mahfud menandaskan.
Sekedar informasi, kasus pemerkosaan ini terjadi pada 2019,
namun baru dilaporkan oleh orang tua korban pada 2020. Namun antara pihak
korban dan pelaku sepakat berdamai dengan menikahkan keduanya. Kepolisian pun
menerbitkan SP3 terhadap kasus ini pada 18 Maret 2022
Komentar
Posting Komentar