Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan terhadap Agus Susetyo. Agus
merupakan konsultan pajak PT Jhonlin Bharatama, perusahaan milik Andi
Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Jaksa KPK
mendakwa Agus Susetyo memberi suap sebesar SGD 3,5 juta kepada mantan pejabat
pajak Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Wawan
Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.
Jaksa menyebut uang itu diberikan untuk merekayasa hasil penghitungan pajak
tahun 2016 dan 2017 atas anak perusahaan PT Jhonlin Group milik Haji Isam
tersebut.
"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," ujar jaksa
membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu
(9/11/2022).
Jaksa menyebut uang sejumlah SGD 3,5 juta itu diberikan secara bertahap
mulai dari Juli 2019 hingga September 2019. Pemberian pertama dilakukan pada
akhir Juli 2019 di kantor Agus di Gedung Setiabudi Atrium lantai 2 Suite 209A,
Kuningan Jakarta Selatan sejumlah SGD 1 juta.
Pemberian kedua terjadi pada Agustus 2019 bertempat di kantor Agus, Gedung
Setiabudi Atrium lantai 2 Suite 209A, Kuningan, Jakarta Selatan sejumlah SGD 1
juta. Tahap ketiga pada akhir Agustus 2019 bertempat di Area parkir Gedung
Electronic City SCBD Jakarta Selatan sebesar SGD 500 ribu.
Pemberian keempat terjadi awal September 2019 bertempat di kantor Agus di
Gedung Setiabudi Atrium lantai 2 Suite 209A, Kuningan, Jakarta Selatan sebesar
SGD 500 ribu. Terakhir, pada awal September 2019 bertempat Area parkir Gedung
Electronic City SCBD, Jakarta Selatan sebesar SGD 500 ribu.
Jaksa menyebut, Agus Susetyo awalnya menjanjikan Rp 50 miliar untuk para
pejabat dan pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama. Janji
pemberian Rp 50 miliar itu agar para pemeriksan pajak merekayasa surat
ketetapan pajak (SKP) kurang bayar PT Jhonlin Baratama menjadi Rp 10 miliar.
Pemberian Uang
Atas permintaan Agus, kemudian Wawan Ridwan selaku supervisor tim pemeriksa
pajak menyampaikan hal tersebut kepada Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerjasama
dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019. Dadan pun
menyetujuinya.
Kemudian Dadan pun memerintahkan tim pemeriksa pajak untuk memeriksa pajak
PT Jhonlin Baratama sesuai dengan permintaan Agus Susetyo. Dadan memerintahkan
Yulmanizar dan Febrian.
Selanjutnya, Yulmanizar meminta Febrian membuat draft penghitungan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail dan menyeluruh.
Isinya dibuat dengan mencocokkan data-data yang diberikan oleh PT Jhonlin
Baratama agar nilai-nilai pajak yang ditetapkan dalam SKP nantinya sebesar Rp
10 miliar.
Sesuai arahan Yulmanizar, untuk tahun 2016 Febrian mengatur angka kurang
bayar pajak PT Jhonlin Baratama sebesar Rp70.682.283.224,00. Sementara untuk
tahun 2017 Febrian mengatur angka lebih bayar pajak PT Jhonlin Baratama sebesar
Rp 59.992.548.069,00 sehingga jumlah kurang pajak PT Jhonlin Baratama sebesar
Rp 10.689.735.155,00 padahal seharusnya kurang bayar sebesar Rp
63.667.534.805,00.
"Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan pemberian fee kepada struktural
dan tim pemeriksan pajak, selanjutnya dalam rentang waktu bulan Juli 2019
sampai dengan akhir bulan September 2019, terdakwa kemudian memberikan uang
secara bertahap seluruhnya sebesar SGD 3,500,000," kata jaksa.
Atas perbuatannya, Agus Susetyo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a
atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31/1999 sebagaimana diubah
dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana.
Komentar
Posting Komentar